GATRABALI.COM, DENPASAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyambut baik dan memberikan apresiasi atas inisiasi mereka dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi serta Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender.
Kedua Ranperda ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta memperkuat pembangunan ekonomi di Provinsi Bali, khususnya dalam wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam mengembangkan UMKM dan perekonomian di Provinsi Bali. Sedangkan Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender ditujukan untuk memastikan kesetaraan gender dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembangunan ekonomi.
Pemerintah Daerah Provinsi Bali memberikan beberapa masukan terkait Ranperda tersebut, termasuk aspek legal drafting, konsideran yang perlu disesuaikan, serta ketentuan teknis dalam pemberian insentif investasi. Demi menghindari kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum, diperlukan penambahan materi mengenai ketentuan peralihan dalam pengaturan insentif investasi.
“Sementara itu, terkait Ranperda Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyarankan penyesuaian pada konsideran, penambahan dasar hukum, serta peninjauan ulang terhadap ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dan pengenaan sanksi administratif,”ungkap PJ. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya saat Rapat Paripurna ke-4 DPRD Provinsi Bali pada Senin 25 Maret 2024.
Ranperda tersebut perlu dilakukan pembahasan lebih mendalam oleh Tim Teknis dan Perangkat Daerah terkait guna memastikan keselarasan dan efektivitas implementasinya.
Capaian Pembangunan Tahun 2023 di Provinsi Bali
Pada tahun 2023, Provinsi Bali mencatat sejumlah capaian pembangunan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,71%, dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita melebihi Rp 60 Juta. Persentase penduduk miskin menurun menjadi 4,25%, sementara persentase kemiskinan ekstrem turun drastis menjadi 0,19%.
Tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 2,69%, sementara Indeks Gini Ratio menunjukkan penurunan menjadi 0,362. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali juga meningkat menjadi 78,01, melebihi rata-rata nasional.
Pencapaian tersebut didukung oleh implementasi program-program pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, yang mencatat realisasi anggaran sebesar 93,39% untuk pendapatan daerah dan 83,29% untuk belanja daerah.
Meskipun demikian, APBD Provinsi Bali Tahun 2023 menghadapi tekanan yang signifikan, dengan kekurangan pendanaan sekitar Rp1,9 Triliun. Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan langkah-langkah serius untuk mengatasi kondisi tersebut, termasuk optimalisasi rasionalisasi belanja dan penundaan pembayaran beberapa kewajiban.
Capaian pembangunan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mendorong efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Melalui sinergi antara pemerintah dan DPRD Provinsi Bali, diharapkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dapat terus diperkuat demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Bali. (gus/gb)
