GATRABALI.COM, JEMBRANA – Pemerintah Kabupaten Jembrana menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali dalam rangka pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024.
Kegiatan ini ditandai dengan Entry Meeting yang diterima langsung oleh Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, di Ruang VIP Bupati Jembrana, Kamis, 13 Februari 2025.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekda Jembrana, I Made Budiasa, Asisten Administrasi Umum, Inspektur, Plt. Kepala BPKAD, serta Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemeriksaan interim ini dijadwalkan berlangsung selama 30 hari, mulai 10 Februari hingga 11 Maret 2025.
Dalam sambutannya, Bupati I Nengah Tamba menekankan pentingnya keterbukaan dan kerja sama dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan data yang diperlukan.
“Saya harapkan semua pihak bisa bekerja sama dengan baik agar proses pemeriksaan ini berjalan lancar dan cepat. Semua pengeluaran harus dapat dijelaskan secara transparan sesuai fakta,” ujarnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Bali atas kerja sama yang telah terjalin selama ini dan meminta agar lembaga tersebut terus memberikan arahan kepada Pemkab Jembrana dalam upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan.
“Saya ucapkan terima kasih kepada BPK yang telah mendampingi kami selama ini. Saya juga berharap BPK terus membantu agar tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jembrana semakin baik dan sesuai regulasi,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Bali, Ikhsan Aprian, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini mencakup pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, penilaian efektivitas Satuan Pengawas Internal (SPI), serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, tim pemeriksa juga akan melakukan pengujian substantif terhadap transaksi atau saldo akun tertentu.
Ikhsan menegaskan bahwa keakuratan data sangat diperlukan dalam proses pemeriksaan ini.
“Kami berharap selama pemeriksaan berlangsung, tim pemeriksa dapat didampingi oleh pejabat yang berkompeten di bidangnya agar data yang diperoleh akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” jelasnya.
Dengan adanya pemeriksaan ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jembrana dapat terus meningkat, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.(gus/gb)
 Perwakilan Provinsi Bali dalam rangka pemeriksaan interim){kind=link}