GATRABALI.COM, DENPASAR – Berbagai upaya edukasi dan sinergi berbagai komponen menjadi solusi efektif untuk mencegah penularan kasus HIV dan AIDS di Provinsi Bali, terlebih untuk mencapai target Three Zero pada 2030.
Ketua Forum Peduli AIDS (FPA) Bali Oka Negara mengatakan upaya edukasi pencegahan HIV dapat dilakukan melalui kurikulum pendidikan, mulai dari jenjang Sekolah Dasar. Hal ini karena tidak sedikit kasus penularan HIV yang ditemukan pada kalangan pelajar.
“Kita butuh edukasi seksual, kalau bisa lewat kurikulum, karena masalahnya aktivitas seksual itu tersembunyi, kita tidak pernah tahu. Berbeda dengan merokok atau pakai narkoba, jadi pada akhirnya penting membuat perilakunya sehat lewat pengetahuan,” kata Oka Negara dalam Advokasi Media dan Pelatihan Jurnalistik Media untuk Ending AIDS 2030 yang diselenggarakan di Denpasar, pada Sabtu, 11 Oktober 2025.
Untuk jenjang Sekolah Dasar, menurut dia, tentu dengan materi yang lebih sederhana dibandingkan untuk jenjang SMP dan SMA, bisa mengenai materi pola hidup sehat. Jika tidak memuat dalam kurikulum, sekolah pun dapat memberikan buku panduan pencegahan kekerasan seksual atau bahaya akibat aktivitas seksual lainnya.
Materi mengenai pencegahan penularan HIV dapat dimasukkan dalam pelajaran Biologi yang di dalamnya ada materi reproduksi, maupun bisa dimasukkan dalam pelajaran Sosiologi.
“Sekolah tinggal menyesuaikan,” kata Oka Negara pada acara yang digelar kerja sama Kelompok Jurnalis Peduli AIDS (KJPA) Provinsi Bali dan AHF Indonesia ini.
Oka Negara mengatakan selama ini program intervensi pencegahan HIV sudah pula dilakukan dengan melibatkan Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba (KSPAN) dan Kader Desa Peduli AIDS dan Narkoba (KDPAN). Selain itu didukung dengan sejumlah regulasi dari pemerintah daerah.
Secara kumulatif dari tahun 1987 hingga Juli 2025, jumlah temuan kasus HIV-AIDS di Provinsi Bali sebanyak 33.073 orang. Dari jumlah tersebut, untuk 2024 saja ditemukan 2.006 orang dinyatakan positif HIV dan AIDS. Sementara sejak Januari-Juli 2025 sudah sebanyak 1.193 kasus.
Ia menambahkan dari jumlah kumulatif kasus HIV-AIDS di Bali jika dilihat berdasarkan faktor risiko penularan yang tertinggi yakni lewat heteroseksual sebanyak 23.866 (72,16 persen) dan homoseksual sebanyak 6.439 orang (19,47 persen). Selain itu faktor risiko penularan juga melalui biseksual, IDU, perinatal dan lain sebagainya.
Berdasarkan lokasi tes HIV (akses layanan), kasus yang tertinggi di Kota Denpasar sebanyak 16.945 orang (51,24 persen), Kabupaten Badung dengan 4.912 orang (14,85 persen), dan Kabupaten Buleleng dengan 4.068 orang (12,30 persen). Berdasarkan rentang usia, yang tertinggi usia 20-29 tahun (12.0342 orang), usia 30-39 tahun (11.052 orang), dan usia 40-49 tahun (5.371 orang).
Beberapa waktu terakhir, bahkan ditemukan banyaknya kasus positif pada laki-laki yang berhubungan seksual dengan sesama laki-laki.
Sementara itu, Dewa Nyoman Suyetna, Pengelola Program HIV Klinik Utama WM Medika, Yayasan Kerti Praja, menyampaikan dari ratusan orang yang mengikuti pemeriksaan VCT di klinik tersebut pada periode Juni 2025, 15 orang dinyatakan positif HIV. Angka positif berlanjut di bulan Juli (11 orang) dan Agustus (15 orang).
“Dari jumlah yang positif tersebut, rata-rata 10 orang adalah LSL. Ini belum termasuk waria dan trans gender,” ujar Suyetna menambahkan.
Ia juga menyorot kelompok LSL menjadi yang paling rentan tertular HIV. Selain HIV, kelompok LSL juga terdeteksi banyak terjangkit Penyakit Menular Seksual (PMS) lainnya seperti sifilis.
Tingginya angka kasus pada kelompok LSL juga sebagai dampak dari sulitnya proses deteksi. Bahkan untuk menjangkau mereka melalui berbagai kanal media sosial. Stigma negatif yang kuat dari masyarakat dan bahkan keluarga membuat mereka enggan untuk melakukan tes rutin.
Berbeda dengan LSL, Suyetna mengatakan Pekerja Seks Perempuan (PSP) di Denpasar dan Badung justru menunjukkan kesadaran yang lebih baik dalam melakukan tes rutin dan pihaknya juga proaktif mendatangi lokalisasi. Namun, saat ini petugas mengalami kendala untuk menjangkau mereka yang bertransaksi secara daring melalui aplikasi.
Nana Widiestu, Koordinator Program AHF (AIDS Healthcare Foundation) Indonesia menambahkan, stigma dan diskriminasi terhadap pengidap HIV masih menjadi persoalan hingga saat ini. Stigma ini muncul akibat minimnya pengetahuan masyarakat tentang HIV.
“Oleh karena itu, kami berharap peran media untuk turut memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena bersifat pribadi, banyak yang tidak mau tes, meski mereka memiliki perilaku berisiko,” ucapnya.
Media juga diharapkan dapat memberikan input pada pemerintah karena sejatinya sampai saat ini kasus HIV-AIDS masih menjadi ancaman nyata, meski pemerintah tidak menjadikan sebagai program prioritas.
“Upaya pencegahan sangat diperlukan. Salah satunya yang paling murah dan efektif adalah penggunaan kondom. Namun, kondom ini masih menjadi isu sensitif. Kami berharap isu kondom dapat diterima lebih luas sebagai upaya pencegahan,” ujarnya.(ism/gb)
