GATRABALI.COM, DENPASAR – Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 secara digital pada acara yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu, 18 Desember 2024.
Penyerahan tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Muhammad Mufti Arkan.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Bali menekankan pentingnya pengelolaan TKD dan APBD Tahun 2025 yang efisien dan optimal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kebijakan TKD 2025 bertujuan untuk meningkatkan sinergi fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mengembangkan sentra ekonomi baru, memperbaiki kualitas belanja APBD, memperkuat rasio pajak daerah, serta mendorong inovasi pembiayaan.
“Kita wajib menjabarkan program-program di daerah agar selaras dengan ASTA CITA. Prioritas Tahun 2025 meliputi pengelolaan sampah, mitigasi bencana, dan peningkatan kualitas pelayanan sektor pariwisata,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan para kepala daerah untuk mendukung program nasional, seperti swasembada pangan dan energi.
“Pemerintah daerah wajib mendorong lumbung pangan di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa, serta mengembangkan energi baru terbarukan untuk mewujudkan kemandirian energi,” tambahnya.
Pj. Gubernur Bali turut memaparkan capaian ekonomi Bali pada 2024 yang menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan ekonomi Bali tercatat sebesar 5,43% (yoy), lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,95% (yoy). Tingkat inflasi Bali berhasil dijaga pada angka 2,5%, dan persentase penduduk miskin menurun menjadi 4%, terendah di Indonesia, dibandingkan rata-rata nasional sebesar 9,03%.
Namun, ia juga menyoroti sejumlah tantangan seperti pengelolaan sampah, kemacetan lalu lintas, alih fungsi lahan, serta nilai tukar petani dan nelayan yang perlu ditingkatkan. Ia menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan untuk mendukung perekonomian Bali secara menyeluruh.
“Saya berharap sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah terus diperkuat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Muhammad Mufti Arkan, menyampaikan bahwa APBN 2025 telah dirancang untuk menjaga semangat keberlanjutan dan optimisme dalam menghadapi dinamika global. Di Bali, Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp10,72 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah sebesar Rp12 triliun, yang terdiri dari berbagai komponen seperti Dana Desa senilai Rp667,20 miliar.
Ia juga mengapresiasi proses digitalisasi dalam penyusunan DIPA 2025 yang berhasil disederhanakan dari 12 tahap menjadi hanya 4 tahap.
“Harmonisasi APBN dan APBD akan terus ditingkatkan agar pembangunan daerah berjalan optimal,” ujarnya.
Acara ini juga diisi dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh kepala daerah, kementerian, dan lembaga di Bali sebagai bentuk komitmen bersama untuk melaksanakan anggaran secara transparan dan akuntabel.(gb)
 Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah){kind=link}