GATRABALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menyebut jumlah kunjungan wisatawan, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, sebagai salah satu tolok ukur penting untuk menilai perkembangan perekonomian Bali.
Hal ini tidak terlepas dari besarnya peran sektor pariwisata dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat di Pulau Dewata.
Pernyataan tersebut disampaikan Koster saat menghadiri Temu Wirasa Stakeholders 2026 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar, Jumat (23/10/2026).
“Secara umum, melihat ekonomi Bali bagus atau tidak itu sederhana, dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali, baik wisatawan asing maupun domestik, apakah naik atau turun,” kata Koster.
Ia menjelaskan, pergerakan sektor pariwisata berkaitan langsung dengan berbagai bidang usaha, di antaranya hotel, vila, restoran, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), transportasi, pertanian, serta penyediaan bahan pangan. Dengan demikian, peningkatan jumlah wisatawan berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, tidak hanya bagi usaha yang bergerak langsung di bidang pariwisata.
Koster menyampaikan bahwa sektor pariwisata menyumbang sekitar 66 persen terhadap perekonomian Bali pada 2025. Besarnya kontribusi tersebut membuat kondisi pariwisata memiliki pengaruh penting terhadap kinerja ekonomi daerah.
Perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) hingga akhir September 2026 juga menunjukkan kecenderungan positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Koster mengatakan, kunjungan wisman sempat melemah pada Februari hingga April 2026 akibat dinamika geopolitik global, sebelum kembali pulih dan mengalami peningkatan.
Sementara itu, sepanjang 2025, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali tercatat mencapai sekitar 7,05 juta. Angka tersebut menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah pariwisata Bali dan melampaui jumlah kunjungan pada 2019, sebelum pandemi COVID-19.
Pada tahun yang sama, ekonomi Bali tumbuh sebesar 5,82 persen. Koster menilai pertumbuhan tersebut menunjukkan pentingnya sektor pariwisata dan kegiatan ekonomi masyarakat bagi Bali, yang struktur ekonominya berbeda dengan daerah yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam, seperti minyak, gas, dan pertambangan.
“Bedanya ekonomi berbasis sumber daya alam dengan ekonomi pariwisata sangat jauh. Kalau ekonomi berbasis sumber daya alam, seperti tambang, minyak, gas, dan emas, hanya terkonsentrasi di satu tempat. Namun, kalau ekonomi berbasis pariwisata, dampaknya menyebar ke seluruh kabupaten/kota di Bali,” ujarnya.
Menurut Koster, manfaat pariwisata tidak hanya dirasakan di kawasan yang menjadi pusat kunjungan wisatawan, seperti Denpasar, Badung, dan Gianyar. Kebutuhan terhadap hasil pertanian, bahan pangan, kerajinan, transportasi, dan jasa lainnya turut membuka keterkaitan ekonomi dengan kabupaten/kota lain di Bali.
Selain pertumbuhan ekonomi, sejumlah indikator sosial Bali juga menunjukkan kondisi yang relatif baik. Tingkat kemiskinan tercatat 3,42 persen, tingkat pengangguran terbuka 1,45 persen, dan rasio Gini sebesar 0,333.
Berdasarkan perkembangan tersebut, Koster optimistis pertumbuhan ekonomi Bali pada 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
“Jadi, kalau dibandingkan pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2026 dengan tahun 2025, pasti jauh lebih bagus,” tegasnya.
Meski menyampaikan optimisme, Koster turut menyoroti penurunan kunjungan wisatawan domestik yang antara lain dipengaruhi kenaikan harga tiket pesawat dalam negeri. Ia menilai wisatawan domestik tetap memiliki peran penting dalam menjaga aktivitas pariwisata dan perputaran ekonomi Bali.
Koster mengingatkan bahwa ketergantungan ekonomi Bali terhadap pariwisata membuat keberlanjutan sektor tersebut perlu mendapat perhatian. Gangguan pada pariwisata, menurutnya, dapat berdampak bukan hanya terhadap perekonomian, melainkan juga kehidupan sosial masyarakat.
“Sekarang, pariwisata menjadi tumpuan ekonomi Bali. Artinya, hidup kita di Bali bergantung pada pariwisata. Kalau ini terganggu, dampaknya tidak hanya ke ekonomi, tetapi juga ke bidang sosial dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, menekankan pentingnya data dan informasi yang akurat dari para pemangku kepentingan untuk memahami situasi ekonomi daerah serta merumuskan kebijakan yang tepat.
Ia menjelaskan, informasi yang dihimpun melalui responden survei Bank Indonesia dapat menjadi indikasi awal mengenai kondisi dunia usaha, perilaku konsumen, dan pergerakan harga sebelum data makroekonomi resmi diterbitkan. Informasi tersebut juga digunakan sebagai bahan untuk menyusun proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan rekomendasi kebijakan.
Bank Indonesia Provinsi Bali memperkirakan ekonomi Bali pada 2026 tetap tumbuh positif dalam kisaran 5,4–5,9 persen. Adapun inflasi diharapkan terjaga dalam rentang sasaran 2,5 persen ± 1 persen.
Temu Wirasa Stakeholders 2026 mengangkat tema “Data Pramana, Bali Rahayu: Bersinergi Mendorong Pertumbuhan Bali yang Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”. Kegiatan ini menjadi ruang bagi Bank Indonesia, responden survei, dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dalam meningkatkan kualitas serta ketersediaan data ekonomi daerah.
Melalui sinergi dan pertukaran informasi yang berkelanjutan, penyusunan kebijakan diharapkan semakin didukung data yang akurat.
Upaya tersebut ditujukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi Bali di tengah dinamika global serta mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.(ism/gatrabali)
