GATRABALI.COM, JAKARTA – Komitmen percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata di Bali semakin kuat setelah DPR RI bersama pemerintah pusat menyepakati dukungan penuh terhadap usulan Gubernur Bali dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) di Senayan, Rabu, 8 April 2026.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Lasarus ini dihadiri jajaran anggota dewan serta Dody Hanggodo, Dudy Purwagandhi, dan Wayan Koster.
Dalam forum tersebut, Bali kembali ditegaskan sebagai pilar utama devisa sektor pariwisata nasional. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dinilai tidak bisa dilakukan secara konvensional, melainkan membutuhkan percepatan melalui skema khusus.
“Bali ini wajah pariwisata Indonesia. Maka infrastrukturnya harus ditangani secara luar biasa agar tetap kompetitif dan berkelanjutan,” menjadi penegasan dalam rapat tersebut.
Kementerian Perhubungan menyampaikan sejumlah langkah konkret untuk mengurai kemacetan, termasuk rencana pengoperasian taksi laut dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju Nusa Dua dan Canggu. Selain itu, pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang di Buleleng juga menjadi bagian dari strategi memperkuat konektivitas.
Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum menyoroti berbagai program prioritas yang telah dan akan dijalankan, mulai dari pembangunan embung, penanganan abrasi pantai, pengendalian banjir, peningkatan kualitas jalan, hingga kelanjutan proyek Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi.
Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam pemaparannya menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi kunci dalam menjaga kualitas pariwisata Bali berbasis budaya.
Ia mengusulkan berbagai program strategis, seperti pengelolaan sampah terpadu, penyediaan air bersih, energi bersih, hingga penguatan sektor pertanian organik.
“Kebutuhan infrastruktur ini sudah sangat mendesak. Kalau tidak dipercepat, kita bisa tertinggal dari negara lain,” ujar Koster.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui APBN secara bertahap mulai tahun 2027 agar seluruh program dapat terealisasi optimal.
Sebagai hasil akhir rapat, Komisi V DPR RI menegaskan kewajiban bagi Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Provinsi Bali untuk menindaklanjuti usulan tersebut melalui koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam mendorong percepatan pembangunan Bali, sekaligus menjaga posisinya sebagai destinasi unggulan dunia yang berkualitas dan berdaya saing.(ism/gb)
