GATRABALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong industri Financial Technology (Fintech), khususnya Pinjaman Daring (Pindar), agar lebih banyak menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif di Bali.
Hal tersebut disampaikan Koster saat menjadi pembicara dalam Fintech Lending Days (FLD) 2026 di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Pemogan, Denpasar Selatan, Jumat, 21 Agustus 2026.
Koster menyatakan mendukung pengembangan layanan fintech karena memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses produk dan layanan keuangan. Namun, kemudahan tersebut harus diimbangi dengan penguatan literasi keuangan agar masyarakat tidak terjebak dalam keputusan berutang secara impulsif dan konsumtif.
Ia menyoroti penggunaan Pindar yang masih didominasi kebutuhan konsumtif. Berdasarkan data nasional yang disampaikan dalam forum tersebut, sekitar dua pertiga total pembiayaan Pindar di Indonesia masih digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Sementara hanya sekitar sepertiga yang mengalir ke sektor produktif.
Padahal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan 40 hingga 50 persen dana Pindar dapat terserap ke sektor produktif.
“Ini adalah tantangan bersama, utamanya pelaku industri,” ujar Koster.
Khusus di Bali, Koster berharap pembiayaan Pindar dapat lebih banyak diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif. Di antaranya petani organik, pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya Bali, UMKM, serta pengusaha muda yang sedang membangun dan mengembangkan usaha.
Menurutnya, industri Pindar perlu memahami karakteristik dan ekosistem usaha lokal Bali.
“Kami berharap industri Pindar benar-benar memahami dan masuk ke ekosistem usaha lokal Bali, bukan hanya melihat Bali sebagai pasar, melainkan sebagai mitra yang karakteristiknya perlu dipahami,” katanya.
Koster juga menempatkan literasi keuangan sebagai bagian penting dalam pengembangan industri pembiayaan digital. Ia menilai kemudahan memperoleh pinjaman tanpa pemahaman yang cukup mengenai hak, kewajiban, dan risiko dapat menimbulkan persoalan bagi masyarakat.
“Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban sebagai peminjam sangat rentan terjebak pada keputusan berutang yang impulsif, bukan untuk modal usaha produktif, melainkan konsumsi sesaat,” imbuhnya.
Karena itu, pelaku industri Pindar diminta tidak hanya mengejar pertumbuhan penyaluran dana. Pertumbuhan industri, menurut Koster, harus berjalan bersama dengan peningkatan literasi keuangan, transparansi produk, ketepatan sasaran pembiayaan, dan perlindungan konsumen.
“Yang kami harapkan adalah ekosistem pembiayaan digital yang sehat, tepat sasaran, produktif, transparan, dan melindungi konsumen. Bukan ekosistem yang tumbuh cepat tapi meninggalkan masalah di kemudian hari,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Bali, lanjut Koster, siap menjadi mitra industri dan regulator dalam memperkuat literasi keuangan hingga tingkat masyarakat.
Bali memiliki jaringan yang menjangkau masyarakat melalui sekitar 1.500 Desa Adat. Selain itu, Pemprov Bali juga menjalankan program literasi digital di SMA, SMK, dan Desa Adat di seluruh Bali.
“Jaringan ini bisa menjadi saluran yang efektif untuk program edukasi keuangan yang menyentuh masyarakat hingga ke tingkat akar rumput,” ujarnya.
Koster berharap industri Pindar dapat mengambil bagian dalam pembangunan Bali. Industri pembiayaan digital diharapkan hadir sebagai mitra yang memahami karakteristik daerah dan ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Koster juga menyampaikan apresiasi kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), CNBC Indonesia, OJK, dan seluruh pelaku industri yang hadir.
Sementara itu, Dewan Pengawas AFPI Bernadino Vega menilai Bali memiliki posisi strategis dalam pengembangan industri Pindar. Bali memiliki sekitar 440 ribu UMKM yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usaha.
Menurutnya, tantangan industri Pindar tidak hanya menyediakan akses pendanaan, tetapi juga memperluas keterhubungan pelaku usaha dengan ekosistem keuangan.
“Tantangan dalam industri Pindar bukan hanya dalam kemampuan penyediaan dana, tapi bagaimana kita mendorong semakin banyak pelaku usaha yang masuk dan terhubung dalam ekosistem keuangan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola yang kuat, penyaluran dan penagihan yang bertanggung jawab, serta perlindungan konsumen.
Fintech Lending Days 2026 merupakan forum yang digelar AFPI bersama CNBC Indonesia dengan tema “Advancing Indonesia’s Digital Financing Ecosystem”. Forum ini mempertemukan regulator, pemerintah, pelaku industri jasa keuangan, investor, asosiasi, perbankan, dan mitra strategis.
Rangkaian kegiatan meliputi strategic forum, business matching, networking session, penandatanganan nota kesepahaman atau MoU, serta industry showcase. Forum tersebut juga melibatkan sejumlah pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan dan menghadirkan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam sesi Fireside Conversation. (ri/gatrabali)
, khususnya Pinjaman Daring (Pindar)){kind=link}