spot_img
spot_img
BerandaBaliGubernur Koster Targetkan Bali Bebas Impor Bawang Putih, HKTI Diminta Bergerak Cepat

Gubernur Koster Targetkan Bali Bebas Impor Bawang Putih, HKTI Diminta Bergerak Cepat

GATRABALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster mengajak jajaran Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Bali untuk mempererat sinergi dengan pemerintah dalam mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan di Pulau Dewata.

Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan Made Muliawan Arya (De Gadjah) sebagai Ketua DPD HKTI Bali masa bakti 2026–2031 di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Jumat (10/7/2026).

Prosesi pelantikan dipimpin Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) HKTI yang juga Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, disaksikan sejumlah tokoh dan undangan.

Dalam arahannya, Koster mengungkapkan sektor pertanian Bali masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. Ia menyebut sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat telah mampu dipenuhi dari hasil produksi lokal, bahkan beberapa komoditas telah mencatatkan surplus.

“Perhitungan kami, produksi kita mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Bali. Bahkan beberapa diantaranya ada yang surplus seperti beras, jagung, bawang merah dan cabai,” ujarnya.

Di sisi lain, Koster mengakui masih terdapat komoditas yang belum mampu dipenuhi secara mandiri, yakni bawang putih. Hingga kini, kebutuhan masyarakat masih dipenuhi melalui pasokan impor karena dinilai lebih kompetitif dari sisi harga dibandingkan produksi lokal.

Baca Juga  Instruksikan Bongkar Pagar GWK Gubernur Koster: Kepentingan Rakyat Paling Utama

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus menggenjot perluasan sentra budidaya bawang putih di sejumlah wilayah potensial, seperti Bangli, Karangasem, dan Jembrana.

“Saya terus dorong perluasan area tanam bawang putih. Kalau produksinya sudah cukup, kita bisa hentikan import,” imbuhnya.

Menurut Gubernur Bali dua periode itu, peningkatan produksi pangan menjadi bagian dari arah pembangunan daerah yang berfokus pada kemandirian sektor pertanian.

“Salah satu prioritas pembangunan Bali adalah upaya mewujudkan kedaulatan pangan,” sebutnya.

Ia juga menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki kontribusi sekitar 14 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali. Karena itu, pemerintah terus melakukan penguatan dari sisi produksi, pengolahan, hingga pemasaran hasil pertanian.

“Saat ini kami tengah berupaya meningkatkan kapasitas pertanian dari hulu hingga hilir,” katanya.

Selain itu, Koster menaruh perhatian besar terhadap pengembangan pertanian organik. Ia menyampaikan sebagian besar lahan sawah di Bali kini telah memperoleh sertifikasi organik sebagai implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik.

Baca Juga  Gubernur Koster Tekankan SPI sebagai Cermin Integritas Birokrasi, Bukan Sekadar Nilai Statistik

“Ini sejalan dengan implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Sistem Pertanian Organik,” ungkapnya.

Menurutnya, penerapan sistem pertanian organik tidak hanya meningkatkan nilai jual produk pertanian, tetapi juga menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

“Ini juga sangat penting untuk menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati sehingga tidak merusak ekosistem,” cetusnya.

Semakin meningkatnya minat petani menerapkan sistem pertanian organik juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan pupuk cair. Untuk itu, Pemprov Bali berharap pemerintah pusat dapat memberikan tambahan kuota pupuk.

“Kami berharap dapat kuota lebih banyak karena meningkatnya kebutuhan. Dulu sangat sulit mengarahkan petani ke organik, tapi belakangan sangat antusias,” ucapnya.

Pada akhir sambutannya, Koster menyampaikan ucapan selamat kepada kepengurusan HKTI Bali yang baru. Ia berharap organisasi tersebut mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Baca Juga  Badung Hadirkan Insentif hingga Rp10 Juta untuk Warga Tertib Lapor Akta Kematian

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menekankan pentingnya peran HKTI sebagai penghubung antara petani dan pemerintah sehingga berbagai persoalan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.

“HKTI harus bisa menjembatani kebutuhan petani kita. Saya berharap tak ada lagi petani yang hidupnya tidak baik dan tak ada lagi produk pertanian yang dibeli dengan harga rendah,” bebernya.

Sudaryono juga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai program pertanian yang dijalankan Pemerintah Provinsi Bali dan menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk memberikan dukungan, termasuk terkait kebutuhan pupuk cair.

Ketua DPD HKTI Bali yang baru dilantik, Made Muliawan Arya atau De Gadjah, mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Koster atas dukungan yang diberikan sehingga pelantikan dapat terlaksana dengan baik meski waktu persiapannya singkat.

Ia menegaskan kepengurusan yang dipimpinnya akan membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperjuangkan kepentingan petani di Bali.

“Dengan dukungan Bapak Gubernur, kita berkolaborasi untuk kepentingan para petani Bali,” pungkasnya.(ism/gb)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments