GATRABALI.COM, DENPASAR – Inspektorat Provinsi Bali mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tahun 2024 pada Senin, 16 Desember 2024.
Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Adhyasta Utama, Inspektorat Provinsi Bali, ini dihadiri oleh kepala inspektorat dari seluruh kabupaten/kota di Bali.
Inspektur Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, dalam sambutannya menyatakan bahwa Rakorwasda merupakan agenda tahunan yang bertujuan menyempurnakan rancangan program pengawasan dan pembinaan daerah.
“Rakorwasda kali ini kita laksanakan untuk penyempurnaan program pengawasan tahun 2025,” ujarnya.
Sugiada menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang bersih dan akuntabel.
Ia berharap program pembangunan yang dilaksanakan di Bali memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya.
Dalam kesempatan tersebut, Sugiada juga memaparkan hasil pengawasan selama tiga tahun terakhir yang menunjukkan perbaikan signifikan. Hal ini ditandai dengan penurunan jumlah temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan pelaksanaan rekomendasi dengan baik.
“Tata kelola makin baik, ini menandakan komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan akuntabel,” jelasnya.
Rakorwasda 2024 menghadirkan dua narasumber utama, yakni Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Heru Tarsila, dan Auditor Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kemendagri, Sri Utami.
Heru Tarsila membawakan materi tentang peran APIP dalam mendukung keberlanjutan pembangunan. Ia menekankan pentingnya penguatan peran APIP dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
“Pembangunan harus berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini sangat dibutuhkan penguatan peran APIP,” tegasnya.
Sementara itu, Sri Utami memberikan pemaparan terkait isu strategis pembangunan daerah, arah kebijakan pengawasan, dan penguatan peran APIP.
Ia menekankan perlunya sinergi yang kuat antara pengawas daerah untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rakorwasda 2024 menjadi momentum penting untuk menyusun program pengawasan yang lebih efektif demi mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan akuntabel di Provinsi Bali. (gus/gb)