GATRABALI.COM, DENPASAR – Tim Desk Koordinasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melaksanakan pemantauan persiapan Pilkada di Provinsi Bali, Jumat, 22 November 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan lancar, aman, dan demokratis.
Ketua Tim Desk Pilkada Serentak Kemenko Polhukam, Marsekal Muda TNI Oka Prawira, menyatakan bahwa pemantauan difokuskan pada berbagai aspek, seperti tahapan Pilkada, pengamanan, kesiapan logistik, serta stabilitas keamanan. Dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Bali yang digelar di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Marsda Oka menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak.
“Kami telah berkoordinasi dengan TNI, Polri, Pemprov Bali, dan seluruh pemangku kepentingan. Harapannya, pesta demokrasi ini dapat berjalan lancar, aman, dan berintegritas,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan bahwa Bali memiliki indeks kerawanan Pilkada yang rendah. Namun, distribusi logistik tetap menjadi perhatian utama untuk mengantisipasi hambatan seperti cuaca buruk atau bencana alam. Selain itu, pengaduan terkait tahapan Pilkada yang relatif kecil tetap menjadi fokus pemantauan untuk menjaga proses tetap kondusif.
Marsda Oka menekankan pentingnya netralitas ASN, TNI, dan Polri selama Pilkada berlangsung. “Semua pihak harus bekerja sesuai undang-undang agar Pilkada menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas,” tambahnya.
Sementara itu, Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, Ir. I Gede Pramana, ST., MT., mengungkapkan bahwa Bali siap melaksanakan Pilkada Serentak pada 27 November 2024. Agenda tersebut meliputi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 8 bupati dan wakil bupati, serta 1 wali kota dan wakil wali kota.
Gede Pramana juga menegaskan bahwa Pemprov Bali telah menyiapkan berbagai aspek teknis dan administratif untuk mendukung kelancaran Pilkada. Salah satu fokus utamanya adalah menjaga netralitas ASN.
“Netralitas ASN menjadi perhatian utama kami untuk menciptakan Pilkada yang aman dan damai. Surat edaran terkait netralitas ASN telah diterbitkan, dan sosialisasi terus dilakukan untuk memastikan hal ini dipatuhi,” ujarnya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI, Penjabat Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, juga memberikan dukungannya terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Dengan persiapan yang matang di berbagai aspek, Pemprov Bali optimistis dapat menyelenggarakan Pilkada yang sukses, aman, dan memberikan kontribusi nyata bagi demokrasi Indonesia.(gus/gb)
