GATRABALI.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola yang bersih dan berkelanjutan di sektor jasa keuangan.
Melalui pelaksanaan Forum Diskusi Survei Penilaian Integritas (SPI) bertema “Survei Penilaian Integritas, Bukan Sekedar Formalitas”, OJK mendorong peningkatan budaya integritas di internal kelembagaan dan pelaku industri jasa keuangan.
Acara yang diselenggarakan di Jakarta ini dibuka oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara. Dalam sambutannya, Mirza menyampaikan pentingnya sinergi antara pimpinan satuan kerja dan pegawai dalam menindaklanjuti hasil survei integritas dari KPK secara menyeluruh dan adaptif.
“OJK senantiasa mengajak seluruh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) agar konsisten mengedepankan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab,” ujar Mirza pada Selasa 3 Juni 2025.
Sebagai bentuk nyata komitmen, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) mengenai Strategi Anti Fraud yang dapat dijadikan panduan bagi lembaga jasa keuangan dalam mencegah dan menangani potensi fraud. Strategi ini tidak hanya mengedepankan deteksi dan investigasi, tetapi juga pembenahan sistem secara menyeluruh.
Di sisi lain, OJK juga telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang telah tersertifikasi ISO 37001 di seluruh unit kerjanya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi membangun integritas kelembagaan yang kuat dan berkesinambungan.
Dalam kurun tujuh tahun terakhir, nilai SPI OJK yang dievaluasi oleh KPK menunjukkan tren positif. Pada tahun 2024, skor SPI OJK mencapai 84,87, yang menempatkan institusi ini dalam kategori “Terjaga” – artinya risiko korupsi masih ada namun dalam skala yang relatif rendah dibandingkan rata-rata nasional.
Ketua Dewan Audit OJK, yang juga merangkap sebagai Anggota Dewan Komisioner, Sophia Wattimena, menegaskan bahwa pendekatan penguatan tata kelola dilakukan melalui tiga metode utama: oversight (pengawasan internal berbasis risiko), foresight (pemantauan indikator risiko), dan insight (evaluasi berkelanjutan dan perbaikan berdasarkan hasil SPI).
“SPI dari KPK bukan hanya tolok ukur, tetapi juga refleksi atas efektivitas upaya antikorupsi dan area perbaikan yang perlu digarap lebih lanjut,” tegas Sophia.
Tingginya partisipasi responden SPI OJK pada tahun lalu yang melampaui target KPK menunjukkan keseriusan dan keterlibatan aktif pegawai OJK dalam membangun budaya kerja yang bersih dan transparan.
Sebagai kelanjutan dari hasil SPI 2024, OJK telah menetapkan beberapa fokus program integritas tahun 2025, antara lain:
- Inovasi kampanye internal oleh unit kerja OJK;
- Deklarasi anti gratifikasi dan konflik kepentingan oleh pegawai;
- Peningkatan partisipasi pegawai dalam kegiatan antikorupsi;
- Penguatan peran pegawai dalam mendukung pelaksanaan SPI.
OJK juga memperluas program pengembangan SDM melalui sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) dan Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI). Pada 2025, OJK menargetkan 50 pegawai tersertifikasi API dan 110 pegawai tersertifikasi PAKSI bekerja sama dengan KPK.
Forum diskusi SPI kali ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga, antara lain Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiwan, Direktur Kepatuhan BPJS Kesehatan Mundiharno, serta Spesialis Penelitian dan Monitoring KPK, Timotius Partohap. Lebih dari 1.900 peserta hadir secara luring dan daring, terdiri dari pimpinan dan pegawai OJK.
Melalui forum ini, OJK terus memperkuat ekosistem tata kelola sektor jasa keuangan yang bersih, transparan, dan berintegritas demi mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.(ism/gb)
 kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola yang bersih dan berkelanjutan){kind=link}