GATRABALI.COM, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali kembali memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam persiapan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026.
Melalui pelatihan intensif selama tiga hari, 25–27 November 2025, kedua lembaga memastikan kesiapan petugas lapangan yang akan bertugas mengumpulkan data strategis untuk pemetaan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung di Denpasar ini dihadiri Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Bali, Irhamsah, dan Pranata Komputer Ahli Madya BPS Provinsi Bali, Kadek Agus Wirawan.
Pelatihan juga diikuti 9 petugas pendata dan 3 pengawas lapangan dari Kabupaten Tabanan, Buleleng, dan Bangli.
Dalam sambutannya, Irhamsah menekankan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan kini menjadi indikator penting dalam RPJMN 2025–2029.
“Data survei ini menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan, yang secara langsung berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Para petugas juga menerima materi terkait metodologi SNLIK, konsep inklusi dan literasi keuangan, serta informasi dasar mengenai tugas dan fungsi lembaga jasa keuangan.
Dari pihak BPS, Kadek Agus Wirawan mengapresiasi upaya OJK yang terus konsisten melakukan pelatihan kualifikasi bagi petugas.
“Kami berharap seluruh petugas dapat memastikan pelaksanaan survei berjalan sesuai prosedur dan menghasilkan data yang tepat serta akurat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa petugas SNLIK 2026 adalah mitra BPS yang telah berpengalaman, sehingga kredibilitas data yang dihasilkan tetap terjaga.
SNLIK 2026 akan dilaksanakan secara nasional dengan melibatkan 10.800 responden berusia 15–79 tahun dari 34 provinsi dan 120 kabupaten/kota. Di Provinsi Bali, kegiatan akan berlangsung di Tabanan, Buleleng, dan Bangli dengan jumlah responden 270 orang.
Pelaksanaan survei dijadwalkan pada 21 Januari–10 Februari 2026, menggunakan metode wawancara tatap muka berbasis Computer Assisted Personal Interviews (CAPI) melalui aplikasi FASIH Mobile.
Data yang dikumpulkan meliputi berbagai aspek sektor jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, pembiayaan, dana pensiun, lembaga keuangan mikro, fintech P2P lending, sistem pembayaran, hingga kemampuan dan sikap pengelolaan keuangan masyarakat.
Melalui pelatihan ini, OJK menegaskan harapan agar petugas tidak hanya sekadar mengumpulkan data, tetapi juga dapat menjadi penggerak literasi keuangan di tengah masyarakat.(ism/gb)
 Provinsi Bali kembali memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS)){kind=link}