GATRABALI.COM, MANGUPURA – Pemerintah Kabupaten Badung mulai memantapkan langkah pembentukan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan bergerak di bidang infrastruktur dan kesehatan.
Persiapan tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Badung di Harris Hotel & Residence Sunset Road Bali, Kamis (23/7/2026).
Kegiatan dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri A. Fathoni, Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah H. Yudia Ramli, Kasubdit BUMD, Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha Bambang Ardianto, para asisten, pimpinan OPD terkait, Tim Perumus Kebijakan Pemkab Badung, serta tim penyusun kajian pendirian BUMD.
Dalam arahannya, Bupati Adi Arnawa menilai forum tersebut menjadi tahapan penting untuk memastikan seluruh proses pembentukan BUMD berjalan sesuai regulasi.
“FGD ini memiliki peran sangat strategis untuk menyamakan persepsi terkait ketentuan, persyaratan, dan hal prinsipil dalam pembentukan BUMD. Dengan kehadiran narasumber berkompeten dari pusat, kami yakin rencana pembentukan BUMD yang telah lama disusun dapat segera terwujud dengan dasar yang kuat dan tepat aturan,” ujar Adi Arnawa.
Ia menjelaskan, posisi Badung sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata nasional membuat kebutuhan terhadap infrastruktur dan layanan kesehatan terus meningkat. Karena itu, pemerintah daerah memandang perlu menghadirkan badan usaha yang mampu mendukung pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Data ekonomi menunjukkan sektor pariwisata Badung pada 2025 menyumbang devisa sekitar Rp176 triliun atau 55 persen dari total devisa pariwisata nasional sebesar Rp319,9 triliun. Selain itu, sektor perdagangan, transportasi, pergudangan, dan akomodasi juga menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Adi Arnawa, kondisi tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan infrastruktur yang memadai, sistem transportasi dan perparkiran yang semakin baik, serta fasilitas kesehatan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan wisatawan.
“Melalui pembentukan BUMD Infrastruktur dan BUMD Kesehatan, Pemkab Badung berupaya mengelola potensi ekonomi daerah secara mandiri, sekaligus mempercepat penyediaan layanan publik yang optimal. BUMD diharapkan menjadi penggerak ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Dalam FGD tersebut, peserta juga membahas berbagai aspek teknis, mulai dari hasil studi kelayakan, struktur kelembagaan, rencana bisnis, hingga landasan hukum yang akan menjadi dasar pembentukan kedua BUMD.
Pemerintah Kabupaten Badung berharap pembahasan bersama Kementerian Dalam Negeri dapat menghasilkan konsep yang komprehensif sehingga BUMD Infrastruktur dan BUMD Kesehatan nantinya mampu beroperasi secara profesional, mendukung peningkatan pelayanan publik, serta memperkuat kemandirian ekonomi daerah.(nov/gb)
