GATRABALI.COM, MANGUPURA – Birokrasi yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi menjadi kebutuhan dalam mendukung tata kelola pemerintahan di era digital.
Hal ini mendorong perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung mengikuti Pelatihan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Pemerintahan Digital Tahun 2026 di Ruang Samasta BKPSDM Kabupaten Badung, Senin, 14 September 2026.
Pelatihan yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tersebut menjadi langkah untuk menyamakan pemahaman jajaran birokrasi dalam penerapan teknologi digital. Melalui kegiatan ini, aparatur sipil negara (ASN) dibekali kemampuan untuk beralih dari pola kerja manual menuju sistem digital yang terintegrasi dengan penilaian kinerja individu.
Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Ida Bagus Surya Suamba, didampingi Kepala Dinas Kominfo Ketut Gede Arta serta Sekretaris BKPSDM I Kadek Yuddy Artawan.
Pelatihan menghadirkan Nurul Fai’zah dan Agenes Judith Abigail Lusikooy sebagai narasumber yang merupakan Widyaiswara dari BPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta.
Dalam arahannya, Sekda Surya Suamba menjelaskan bahwa pelatihan tersebut tidak ditujukan untuk menjadikan peserta sebagai ahli dalam membuat sistem, melainkan memahami sekaligus menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
“Pelatihan SPBE ini bukan berarti melatih peserta untuk menjadi ahli membuat sistem, melainkan bagaimana kita bersama-sama memahami dan mengadopsi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang digital. Dari pola manual yang konvensional, kini seluruh proses kerja dan penjenjangan kinerja individu diintegrasikan ke dalam satu platform digital agar terukur secara akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris BKPSDM Kabupaten Badung, Yuddy Artawan, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi peserta sehingga tata kelola pemerintahan di Badung dapat berjalan secara bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Transformasi tersebut diharapkan mendukung peningkatan mutu pelayanan publik digital yang terintegrasi dan aman bagi masyarakat.
Selama pelatihan, peserta mendapatkan berbagai materi, di antaranya manajemen risiko SPBE, kolaborasi data lintas perangkat daerah, infrastruktur, tata kelola kebijakan, serta penyusunan rencana aksi nyata manajemen SPBE di instansi masing-masing.(nov/gatrabali)
