GATRABALI.COM, BULELENG – Asisten Pemerintahan dan Perekonomian Kabupaten Buleleng, Ni Made Rousmini, memimpin rapat koordinasi terkait distribusi pupuk bersubsidi yang digelar di ruang pertemuan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, pada Kamis, 4 Juli 2024.
Dalam arahannya, Rousmini menekankan pentingnya kerja keras seluruh jajaran pemerintah untuk mengejar target distribusi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.
Rapat ini diadakan sebagai tindak lanjut dari laporan Rakornas tim pengendalian inflasi yang mengungkapkan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi secara nasional masih di bawah 50%, sebagaimana disampaikan oleh Sekjen Kementerian Pertanian. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Buleleng, dengan tingkat distribusi pupuk bersubsidi yang masih rendah.
“Dalam rapat ini kita harus mencari apa kendalanya dan permasalahannya di lapangan, dan segera mencari solusinya. Tentunya hal ini akan berdampak pada produksi pertanian nantinya,” ujar Rousmini.
Harapannya, rapat koordinasi ini dapat menemukan solusi untuk meningkatkan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Buleleng sehingga target produksi pertanian dapat tercapai dan mendukung stabilitas pangan di daerah tersebut.
Kepala Dinas Pertanian Buleleng, Gede Melandrat, menambahkan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi sangat diperlukan. Ia berencana untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian guna melakukan evaluasi mendalam, mengingat target serapan pupuk bersubsidi belum tercapai.
Salah satu kendala utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan jenis komoditas yang disubsidi. Saat ini, hanya sembilan komoditas yang mendapatkan subsidi, sehingga banyak komoditas penting seperti cengkeh, durian, dan hortikultura tidak termasuk dalam program ini.
“Kami berharap Kementan dapat memperluas cakupan komoditas yang disubsidi, sehingga petani di Buleleng dapat lebih mudah mengakses pupuk untuk tanaman mereka,” ujar Melandrat.
Selain itu, Melandrat juga menyoroti ketidaksesuaian antara usulan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari kelompok tani dengan komoditas yang disubsidi oleh Kementan. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara kebutuhan pupuk di lapangan dengan pupuk yang tersedia.
Untuk tahun ini, Dinas Pertanian Buleleng mendapat alokasi pupuk dengan jatah pupuk urea sebanyak 7.376 ton, pupuk NPK sebanyak 8.577 ton, dan pupuk NPK formula khusus sebanyak 131 ton.
“Ke depan, kami harapkan ada perubahan sistem RDKK dan penetapan jenis komoditas subsidi yang lebih berpihak pada kebutuhan riil petani di lapangan,” tambah Melandrat.
Rapat koordinasi ini menghasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang akan segera disampaikan kepada Kementerian Pertanian. Dengan adanya evaluasi dan perbaikan sistem ini, diharapkan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Buleleng dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga membantu petani dalam meningkatkan hasil panen dan mewujudkan ketahanan pangan.
Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan dari PT. Pupuk Indonesia, distributor dan kios pupuk wilayah kerja kecamatan, serta penyuluh dan pengawas pertanian di Kabupaten Buleleng. (adv/gb)
