GATRABALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta aset daerah.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, yang mewakili Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam acara Exit Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Acara ini berlangsung di Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Denpasar, pada Jumat, 21 Maret 2024.
Dalam sambutannya, Wagub Giri Prasta menekankan bahwa Pemprov Bali terus berupaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara profesional dan akuntabel.
“Kami telah menyiapkan penyusunan LKPD Tahun 2024 dengan sebaik mungkin dan akan segera disampaikan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Laporan ini juga mencakup pengungkapan data ekonomi makro daerah serta kinerja mandatory spending dalam postur APBD,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia berharap bahwa Pemprov Bali dapat kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, seperti yang telah diraih selama 11 tahun berturut-turut sejak 2013.
“Kami memahami bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, namun lebih dari itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah adalah hal utama. Kendati demikian, kami tetap berkomitmen untuk mempertahankan capaian tersebut pada tahun 2024,” ujarnya.
Untuk mempertahankan opini WTP, Pemprov Bali telah melakukan berbagai upaya strategis, antara lain:
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang akuntansi dan pelaporan.
- Menyediakan kertas kerja pembantu bagi perangkat daerah melalui sistem Silau Pemda.
- Melakukan rekonsiliasi kas secara intensif guna memastikan saldo kas sesuai dengan data bank.
- Melaksanakan rekonsiliasi berkala antara akuntansi, bendahara perangkat daerah, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
- Memperkuat rekonsiliasi aset setiap semester guna memastikan keakuratan pencatatan aset daerah.
- Mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan review laporan keuangan perangkat daerah hingga LKPD.
“Kami berharap kehadiran tim pemeriksa dari BPK RI dapat menjadi pedoman bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan ke depannya. Pemprov Bali siap mendukung proses pemeriksaan terinci demi memastikan pengelolaan keuangan yang lebih baik,” kata Giri Prasta.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, mengapresiasi upaya Pemprov Bali dalam mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut. Ia juga menegaskan bahwa pemeriksaan interim ini bertujuan untuk menilai efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung perencanaan audit mendatang.
“Pemprov Bali telah menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Kami berharap capaian opini WTP dapat kembali dipertahankan tahun ini dan menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya di Bali,” tutupnya.(gus/gb)
 Bali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan){kind=link}