GATRABALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali semakin memperketat penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 97 Tahun 2018 yang mengatur pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai.
Dalam upaya mendukung kebijakan tersebut, Pemprov Bali melalui Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2025, yang dikeluarkan pada 20 Januari 2025, secara resmi melarang penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan instansi pemerintah dan sekolah. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 3 Februari 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Ida Bagus Alit Wiradana, dalam siaran pers yang disampaikan di Denpasar pada Selasa, 21 Januari 2025, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah konkret untuk mewujudkan Bali yang lebih bersih dan berkelanjutan.
“Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta sekolah di Bali benar-benar menerapkan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai,” ujarnya.
Sebagai bagian dari implementasi kebijakan, seluruh instansi pemerintah diharuskan untuk tidak menyediakan air minum dalam kemasan plastik serta makanan dalam kemasan plastik, baik di ruang kerja maupun dalam kegiatan resmi seperti rapat dan acara seremonial. Pegawai diinstruksikan untuk membawa tumbler pribadi, dengan rekomendasi penggunaan tumbler berbahan stainless atau plastik yang telah bersertifikat BPA Free.
Selain itu, kebijakan ini juga berlaku bagi peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang diselenggarakan oleh Pemprov Bali. Semua peserta diwajibkan untuk membawa tumbler pribadi sebagai bagian dari kebijakan tersebut.
“Seluruh peserta Diklat wajib membawa tumbler pribadi untuk memenuhi kebutuhan minum selama kegiatan berlangsung,” tegas Sekda.
Sekda Provinsi Bali juga menggarisbawahi peran penting sekolah dalam mengedukasi siswa mengenai pengurangan sampah plastik.
“Kami meminta kepala sekolah dan guru untuk menjadi teladan bagi peserta didik serta mendorong kebiasaan menggunakan tumbler sebagai upaya mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah,” tambahnya.
Untuk memastikan kebijakan ini diterapkan secara efektif, Pemprov Bali menginstruksikan seluruh pimpinan perangkat daerah, BUMD, dan kepala sekolah untuk melakukan pengawasan dan penertiban di masing-masing instansi.
“Kami berharap kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pihak terkait demi mewujudkan Bali yang lebih hijau dan berkelanjutan,” tutup Sekda.(gus/gb)