GATRABALI.COM, DENPASAR – Penjabat (Pj.) Gubernur Bali S. M. Mahendra Jaya menyambut baik terselenggaranya Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.
Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Sabha Adyastha Utama, Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Denpasar, pada Senin 10 Februari 2025.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Mahendra Jaya menegaskan bahwa pemeriksaan interim ini merupakan amanah yang diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Ia menekankan pentingnya pemeriksaan ini guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Meskipun pemeriksaan ini bersifat rutin, kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, kami berharap tim pemeriksa dapat memberikan saran serta pembinaan yang berkelanjutan terhadap LKPD Provinsi Bali,” ujar Mahendra Jaya.
Ia menambahkan bahwa laporan keuangan yang memenuhi standar kewajaran akan berdampak langsung pada tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemeriksaan ini juga diharapkan menjadi media komunikasi dua arah antara tim pemeriksa BPK RI dan perangkat daerah, sehingga dapat menjadi bahan koreksi untuk penyempurnaan tata kelola keuangan ke depan.
Pemprov Bali berkomitmen untuk terus mendukung kelancaran pemeriksaan dengan menyediakan data yang akurat serta bekerja sama dengan tim BPK RI. Mahendra Jaya pun meminta seluruh perangkat daerah untuk bersikap kooperatif dalam pemenuhan data dan informasi guna memperlancar proses pemeriksaan.
“Kami bangga bahwa Pemprov Bali telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak sebelas kali berturut-turut dari tahun anggaran 2013 hingga 2023. Namun, opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kami berharap capaian WTP bisa berlanjut di tahun 2024,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mahendra Jaya memaparkan bahwa capaian Pemprov Bali dalam penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan cukup signifikan. Hingga semester II tahun 2024, tingkat penyelesaian telah mencapai 99,86%. Capaian ini menunjukkan komitmen tinggi Pemprov Bali dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI.
Kepala BPK Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, menyampaikan bahwa pemeriksaan interim ini bertujuan untuk memastikan laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga mengapresiasi Pemprov Bali atas konsistensinya dalam mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut.
“Harapannya, Pemprov Bali bisa mencapai opini WTP yang ke-12 tahun ini. Kami ingin memastikan bahwa opini WTP benar-benar mencerminkan kewajaran keuangan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, menjelaskan bahwa pemeriksaan interim atas LKPD Provinsi Bali akan dilaksanakan selama 1,5 bulan, terhitung sejak 10 Februari hingga 21 Maret 2025. Tim BPK telah meminta dokumen dari Pemprov Bali, dan masing-masing perangkat daerah telah menunjuk satu penanggung jawab (PIC) yang akan berkoordinasi dengan tim pemeriksa terkait pengumpulan data dan klarifikasi.
Dengan berlangsungnya pemeriksaan interim ini, Pemprov Bali menegaskan komitmennya dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Bali.(gus/gb)
