GATRABALI.COM, DENPASAR – Upaya pengurangan sampah plastik di lingkungan pemerintahan kembali ditegaskan Inspektorat Daerah Provinsi Bali melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembatasan plastik sekali pakai serta pengelolaan sampah berbasis sumber di seluruh kabupaten/kota di Bali.
Kegiatan yang dimulai Selasa (17/6/2025) ini dilaksanakan oleh Tim Inspektur Pembantu Wilayah I (Inbanwil I) dengan mengunjungi sejumlah kantor OPD di Kota Denpasar, termasuk Inspektorat Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, serta empat kantor kecamatan di Denpasar Utara, Timur, Selatan, dan Barat.
Inbanwil I, I Nyoman Gde Suarditha mengatakan, evaluasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Pergub Nomor 47 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
“Mayoritas instansi sudah menjalankan pengelolaan sampah dari sumber, seperti pemanfaatan biopori dan teba modern. Kami juga melihat kepatuhan terhadap penggunaan tumbler dan pengurangan plastik sekali pakai di lingkungan kantor,” ujar Suarditha.
Ia menambahkan, pemantauan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kebijakan internal instansi, ketersediaan fasilitas pemilahan sampah, hingga upaya edukasi kepada pegawai.
“Prinsipnya, pemilahan sampah organik, anorganik, dan residu sudah harus menjadi budaya di instansi pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Suarditha menegaskan dukungan penuh Inspektorat Provinsi Bali terhadap pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 terkait Gerakan Bali Bersih Sampah. Diharapkan seluruh perangkat pemerintah dapat menjadi teladan dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.(ism/gb)
