GATRABALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali melalui Tim Pembina Posyandu menggelar kegiatan Bina Posyandu Angkatan Ke-7 yang melibatkan unsur pembina dan pengurus Posyandu dari Kabupaten Klungkung.
Kegiatan ini dilaksanakan di UPTD Bapelkesmas Provinsi Bali, Senin (22/6/2026), dan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan Posyandu di daerah.
Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai 22 hingga 24 Juni 2026, dengan jumlah peserta sebanyak 96 orang dari berbagai tingkatan pemerintahan.
“Kegiatan Bina Posyandu Angkatan Ke-7 ini berlangsung selama tiga hari, mulai 22–24 Juni 2026, dan diikuti oleh 96 peserta,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas kader dan pengurus Posyandu, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai transformasi Posyandu menuju layanan berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Menurutnya, kesamaan pemahaman antarstruktur pembina Posyandu menjadi kunci agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan terarah dari tingkat pusat hingga desa.
“Perlu ada penyamaan persepsi dari seluruh jajaran Tim Pembina Posyandu mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa kegiatan ini turut diikuti oleh Ketua dan Sekretaris TP Posyandu Kabupaten Klungkung yang dijabat oleh istri Bupati dan Wakil Bupati Klungkung, bersama seluruh unsur pembina dan pengurus Posyandu di tingkat kabupaten hingga desa.
Kegiatan ini dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat peran pembinaan Posyandu agar mampu menjalankan fungsi layanan dasar masyarakat secara lebih optimal dan terintegrasi.
Sementara itu, Pengarah TP Posyandu Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, menjelaskan bahwa Posyandu kini telah mengalami perluasan fungsi, tidak hanya di sektor kesehatan tetapi juga menjadi pusat layanan dasar terpadu lintas sektor.
“Transformasi ini menjadikan Posyandu sebagai wadah integrasi program pemerintah di tingkat desa/kelurahan sehingga berbagai layanan masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terkoordinatif, dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Selama kegiatan, peserta mendapatkan materi terkait implementasi enam bidang SPM sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, kebijakan penguatan Posyandu, serta berbagai isu strategis lintas sektor.
Materi juga mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, hingga penyusunan rencana kerja tindak lanjut. Seluruhnya disampaikan oleh narasumber dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.(ism/gb)
Tag: Bali, Pemprov Bali, Klungkung, Dinas PMD Dukcapil Bali, TP Posyandu Bali, Bina Posyandu, I Made Dwi Dewata, Putu Anom Agustina, SPM Posyandu, Pelayanan Dasar
