GATRABALI.COM, BULELENG – Persoalan sampah masih menjadi tantangan serius di Bali, seiring dengan meningkatnya produksi sampah rumah tangga dan industri.
Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua TP Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, menegaskan bahwa penanganan sampah harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
“Jangan sampai rumah kita yang menghasilkan sampah, namun rumah orang lain yang kita timbun. Hal ini tentu tidak adil. Maka dari itu, mari kita bertanggung jawab atas kebersihan rumah dan lingkungan kita terlebih dahulu,” ujar Ny. Putri Koster dalam dialog On Air di Radio Semeton Takdir dan Radio Guntur, Buleleng, Minggu (23/3).
Sebagai langkah konkret, sejak tahun 2019 Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Aturan ini mendorong masyarakat, industri, hotel, dan restoran untuk memilah sampah sejak dari sumbernya.
Pola Pemilahan Sampah di Rumah Tangga
Ny. Putri Koster mengajak masyarakat untuk menerapkan pola pemilahan sampah rumah tangga menjadi tiga kategori utama:
- Sampah dapur
- Sampah halaman organik
- Sampah non-organik
“Misalnya, setelah memasak dan membuat banten, sisa sampah organik bisa dikumpulkan atau dikubur dalam lubang setinggi dua meter di halaman rumah. Sampah organik akan terurai menjadi pupuk kompos yang menyuburkan tanah. Sementara sampah anorganik dapat dikumpulkan dan dijual ke bank sampah atau tempat pengelolaan yang dikelola desa,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa setiap desa memegang peran penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah. Kepala desa diharapkan mendukung Pergub Nomor 47 Tahun 2019 dengan mengimplementasikan program berbasis desa, sehingga tidak ada lagi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang menimbun sampah dan menimbulkan masalah lingkungan.
Solusi untuk Sampah Plastik dan Urbanisasi
Masalah sampah plastik yang sulit terurai juga menjadi perhatian. Ny. Putri Koster mengajak masyarakat untuk memanfaatkan tebe (halaman belakang) untuk menimbun sampah organik di desa. Sedangkan di wilayah perkotaan, solusi dapat dilakukan dengan membuat septic tank khusus sampah organik seperti daun dan sisa dapur.
Sementara itu, Kepala Desa Bakti Seraga, Gusti Putu Armada, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerapkan sistem TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) untuk memilah dan mengolah sampah.
“Jika 148 desa di Buleleng memiliki TPS3R yang berfungsi optimal, kami yakin Buleleng bisa menjadi kabupaten bebas sampah,” ujarnya.
Pihaknya juga mengajak 2.200 kepala keluarga di wilayahnya untuk mengelola sampah secara mandiri dan menjual sampah anorganik ke bank sampah.
Senada dengan itu, Ketua KPID Provinsi Bali, Agus Astapa, mengajak masyarakat untuk menjadi contoh dalam pengelolaan sampah.
“Sudah sepatutnya kita memulai dari diri sendiri, agar bisa menjadi inspirasi bagi orang lain,” katanya.
Dengan slogan “Desaku Bersih Tanpa Mengotori Desa Lain”, pemerintah berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya memilah sampah dari sumbernya. Pemerintah juga akan berperan sebagai kontrol sosial guna memastikan keberlanjutan program ini.
Usai dialog On Air, Ny. Putri Koster dan rombongan meninjau TPS3R di Kantor Kepala Desa Bakti Seraga, Buleleng, untuk melihat langsung implementasi sistem pengelolaan sampah berbasis desa.(gus/gb)
