GATRABALI.COM, BULELENG – Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa, menegaskan pentingnya disiplin dan netralitas kepada seluruh tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Peringatan ini disampaikannya saat memimpin Apel Kerja Awal Bulan di Parkir Timur Kantor Bupati Buleleng pada Senin 6 Mei 2024.
Suyasa mengingatkan bahwa para tenaga non ASN memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedisiplinan dan menghindari pelanggaran, terutama mengingat kemungkinan mereka akan menjadi ASN dalam waktu dekat. Dalam konteks persiapan menuju penerimaan PPPK, Suyasa menekankan perlunya kesiapan mental dan disiplin tinggi.
“Minta kepada seluruh tenaga non ASN untuk lebih disiplin dan tidak melakukan pelanggaran, terutama menjelang penerimaan PPPK yang sudah di depan mata,” ujarnya.
Suyasa, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Buleleng, menyoroti perlunya peningkatan budaya, etos, dan disiplin kerja bagi para tenaga non ASN yang berpotensi direkrut menjadi PPPK. Menurutnya, status non ASN haruslah jelas, dan para tenaga non ASN harus membuktikan diri sebagai calon yang layak.
“Persiapkan diri dengan baik. Jaga diri dan tidak melakukan pelanggaran,” tandas Suyasa.
Selain itu, Suyasa juga menekankan pentingnya menjaga netralitas, terutama menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak tahun 2024. Ia menekankan agar para pegawai, baik ASN maupun non ASN, tidak terlibat dalam aktivitas yang mendukung salah satu pasangan calon secara terbuka.
“Kita semua harus menjaga netralitas. Tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada dukungan kepada salah satu pasangan calon secara terbuka,” katanya.
Suyasa menambahkan bahwa para tenaga non ASN juga diminta untuk tidak mengandalkan bantuan dari pihak manapun agar lolos seleksi PPPK. Mereka harus mempersiapkan diri secara mandiri dan mencari informasi yang akurat dari sumber yang terpercaya, bukan dari media sosial yang berpotensi menyebarkan informasi palsu atau hoaks.
“Dalam mencari informasi, carilah sumber yang terpercaya. Jikapun di media sosial, pastikan informasi berasal dari akun-akun resmi pemerintah agar terhindar dari penyebaran hoaks,” tambahnya.(adv/gb)