GATRABALI.COM, BADUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menerima kunjungan entry meeting dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali sebagai langkah awal pemeriksaan kinerja atas pengelolaan APBD Badung.
Pemeriksaan ini berfokus pada peran APBD dalam mendukung pembangunan nasional untuk tahun anggaran 2023 hingga Semester I tahun 2024.
Tim BPK, yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan BPK RI Bali dan diwakili oleh Wakil Penanggung Jawab Tim, Al Kautsar, disambut langsung oleh Plt. Bupati Badung I Ketut Suiasa di ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu, 30 Oktober 2024. Hadir pula dalam pertemuan ini para pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung.
Dalam sambutannya, Plt. Bupati Ketut Suiasa menyampaikan apresiasi kepada tim BPK atas pemeriksaan menyeluruh terhadap APBD Badung, yang dianggapnya sebagai kesempatan penting untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan berbasis kepatuhan, asas manfaat, dan pemerataan pembangunan.
“Kami, atas nama Pemkab Badung, sangat mengapresiasi BPK Perwakilan Bali. Kami berharap dukungan berkelanjutan dari BPK dalam mewujudkan tata kelola APBD dan pemerintahan yang baik,” ungkap Suiasa.
Menurut Suiasa, pemeriksaan ini juga menjadi bagian dari upaya menyelaraskan visi dan misi Pemkab Badung dengan program-program nasional.
“Permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan pendahuluan menjadi pelajaran berharga untuk perbaikan kinerja ke depan, sehingga visi dan misi daerah dapat berakselerasi kuat bersama visi nasional,” lanjutnya.
Wakil Penanggung Jawab Tim BPK, Al Kautsar, menyatakan bahwa pemeriksaan rinci ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan bulan lalu. Pemkab Badung, bersama Pemkab Gianyar dan Pemprov Bali, terpilih sebagai sampel dalam pemeriksaan tematik nasional yang akan berlangsung selama satu bulan, mulai dari 30 Oktober hingga 28 November 2024.
“Pemeriksaan rinci ini bertujuan untuk menganalisis berbagai permasalahan dalam pengelolaan APBD yang belum sepenuhnya mendukung pembangunan nasional, khususnya terkait kondisi keuangan daerah dan sinkronisasi program pusat dan daerah,” jelas Al Kautsar. (gb)
