GATRABALI.COM, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali terus mengoptimalkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di wilayah Bali agar mampu bersaing sekaligus berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.
Hal ini disampaikan Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, dalam acara Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS Wilayah Bali Semester II Tahun 2024 di Denpasar, Rabu, 11 Desember 2024.
“Sinergi antara OJK dengan industri perbankan telah memberikan dampak positif terhadap kinerja perbankan di Bali. Hal ini tercermin dari indikator kecukupan modal yang berada di atas threshold dan likuiditas yang terjaga, sehingga turut mendukung pertumbuhan perekonomian Bali sebesar 5,43 persen (yoy) pada Triwulan III 2024,” ungkap Kristrianti.
Kristrianti juga menyoroti kendala yang dihadapi industri BPR dan BPRS, seperti kesulitan dalam penjualan objek Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Penyebab utamanya meliputi tata kelola dan manajemen risiko yang belum optimal, teknik penilaian agunan yang belum memadai, serta penurunan nilai pasar akibat daya beli masyarakat yang menurun.
Untuk mengatasi tantangan ini, OJK Bali aktif mengadakan capacity building bagi pengurus dan pegawai BPR/BPRS, bekerja sama dengan Perbarindo Bali, Deutsche Sparkassenstiftung für Internationale Kooperation (DSIK) Indonesia, dan Asian Development Bank (ADB).
“Kami berharap peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan integritas tinggi dapat mendukung kinerja keuangan BPR dan BPRS,” ujar Kristrianti.
Acara ini juga diisi dengan sesi capacity building yang mencakup beberapa topik, seperti Penilaian Agunan di BPR oleh Ketua DPD Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Bali Nusra Anak Agung Putu Arshana Diputra, Optimalisasi Peran Pengawasan Internal dalam Penerapan Anti Fraud oleh Senior Advisor for Banking and MSME/Regional Coordinator for Indonesia & Philippines (DSIK) Michael Kuehl, serta paparan mengenai Evaluasi Kinerja dan Isu Strategis Pengawasan BPR dan BPRS oleh Direktur Pengawasan LJK Ananda R. Mooy.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua DPD Perbarindo Bali I Ketut Komplit, Ketua Forum Pemegang Saham Pengendali (PSP) BPR Bali I Gusti Agung Rai Wirajaya, serta para pengurus BPR dan BPRS di wilayah Bali.
Ketua DPD Perbarindo Bali, I Ketut Komplit, menyampaikan bahwa BPR dan BPRS menghadapi tantangan regulasi dan bisnis.
“Kinerja BPR dan BPRS di tahun 2024 tergolong baik. Namun, pada tahun 2025, diharapkan dapat lebih meningkatkan penerapan Good Corporate Governance, manajemen risiko, kepatuhan, dan integritas untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Forum PSP BPR Bali I Gusti Agung Rai Wirajaya menyoroti persaingan dengan lembaga keuangan lainnya seperti Bank Umum yang menawarkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dan koperasi.
“BPR dan BPRS perlu lebih optimal dalam mengelola usaha dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Melalui kolaborasi berkelanjutan antara OJK dan industri BPR/BPRS, diharapkan ekosistem industri jasa keuangan di Bali semakin inklusif, inovatif, berintegritas, dan berkelanjutan. (gb)
 Provinsi Bali terus mengoptimalkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah){kind=link}