GATRABALI.COM, DENPASAR – Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) Bali, Ny. Putri Suastini Koster, menyoroti masih rendahnya efektivitas sistem pengelolaan sampah di Bali.
Dalam Webinar Sosialisasi Pembatasan Plastik Sekali Pakai dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber yang digelar secara daring dari Jaya Sabha, Denpasar, Rabu, 28 Mei 2025, ia menegaskan perlunya penghentian pola lama pengangkutan sampah dari rumah warga ke TPS3R atau TPA.
“Pola angkut seperti ini tidak mendidik masyarakat. Justru membuat mereka bergantung dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya,” tegas Putri Koster, yang juga mengajak pengurus desa, kelurahan, dan kecamatan se-Bali untuk menjadi garda terdepan dalam perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan sampah tidak dapat dijalankan secara sektoral, melainkan harus dibangun lewat kerja sama lintas pihak baik pemerintah, masyarakat, dan swasta.
Ia menekankan pentingnya menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah, dengan memperkuat koordinasi dan pengawasan hingga ke akar rumput.
“Kita tidak bisa hanya bicara konsep dan peraturan di atas kertas. Harus turun langsung ke lapangan, melihat, mengawasi, dan memastikan sistem berjalan dengan benar,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, I G.A.K. Kartika Jaya Seputra, menyatakan bahwa mewujudkan Bali bersih bukan tugas pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat harus terlibat aktif, termasuk desa adat melalui mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi adat.
Ia menjelaskan bahwa lingkungan menjadi salah satu dari enam prioritas utama Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur Cok Ace.
Fokus tersebut mencakup pengurangan plastik sekali pakai dan penanaman budaya memilah serta mengelola sampah sejak dari sumber.
Data dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali menunjukkan kondisi darurat: rata-rata 3.436 ton sampah dihasilkan setiap hari di Bali. Dari jumlah tersebut, 60% berupa sampah organik, 17% plastik, dan sisanya sampah residu. Sebanyak 60% sampah berasal dari rumah tangga, 7% dari pasar, dan 11% dari sektor perdagangan.
Namun demikian, upaya pengelolaan masih belum maksimal. Sekitar 43% sampah dibuang ke TPA, 23% dibuang sembarangan ke lingkungan, 18% mengalami pengurangan, dan hanya 16% yang telah ditangani dengan sistem pengelolaan yang benar. Artinya, sebanyak 66% sampah Bali masih belum tertangani secara optimal.
Webinar ini juga menyoroti peran strategis prajuru desa adat dalam mengawasi implementasi sistem pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.
Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah menjatuhkan sanksi adat kepada masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban pengelolaan sampah, sesuai hasil keputusan paruman desa adat.
Dengan fakta-fakta tersebut, seruan Putri Koster menjadi peringatan serius agar semua pihak segera mengambil tindakan nyata dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berkeadilan.(gus/gb)
