GATRABALI.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat perannya dalam mendorong transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar mampu menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi wilayah sekaligus mendukung daya saing perbankan nasional.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa BPD memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan motor penggerak ekonomi lokal. Karena itu, transformasi bukan lagi sekadar wacana, tetapi sebuah keniscayaan bagi keberlangsungan dan daya saing BPD di era digital.
Hal tersebut disampaikan Dian dalam Diskusi Perkembangan dan Tantangan Roadmap Penguatan BPD 2024–2027 yang digelar oleh Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) di Yogyakarta, Kamis, 21 Agustus 2025.
Pertemuan itu diikuti oleh 27 BPD yang beroperasi di 38 provinsi seluruh Indonesia.
Dian memaparkan bahwa kinerja BPD sepanjang tahun terakhir menunjukkan hasil positif. Aset BPD secara rata-rata tumbuh 7,29 persen, penyaluran kredit mencapai pertumbuhan 6,82 persen, serta Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 7,30 persen. Angka ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BPD masih terjaga dengan baik.
Di sisi lain, BPD juga mampu menjaga kualitas kredit dan permodalan yang memadai meskipun masih menghadapi keterbatasan struktural. Kondisi ini membuktikan bahwa BPD tetap resilien dan berdaya tahan di tengah dinamika ekonomi dan kompetisi perbankan nasional.
“BPD telah membuktikan ketangguhannya. Dengan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah, BPD menjadi lokomotif pembangunan, khususnya dalam memperluas akses keuangan hingga ke pelosok,” tegas Dian.
Sebagai panduan transformasi, OJK telah meluncurkan Roadmap Penguatan BPD 2024–2027 yang menitikberatkan pada empat pilar utama, yaitu:
Penguatan struktur dan keunggulan kompetitif BPD, melalui konsolidasi, tata kelola, manajemen risiko, pengembangan SDM, efisiensi, hingga inovasi produk.
Akselerasi transformasi digital, termasuk penguatan infrastruktur TI, adopsi teknologi baru, dan peningkatan ketahanan digital.
Peningkatan kontribusi BPD terhadap perekonomian daerah dan nasional, lewat sinergi dengan pemerintah daerah, dukungan UMKM, penguatan perbankan syariah, serta inklusi keuangan.
Penguatan pengaturan dan pengawasan, agar lebih responsif, terintegrasi, serta mampu meningkatkan daya saing industri perbankan daerah.
OJK mendorong agar antar-BPD dapat bersinergi melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Skema ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperkuat permodalan, sekaligus mendorong efisiensi operasional.
Selain itu, OJK juga mendorong konsolidasi antara BPD dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dimiliki pemerintah daerah/kota di bawah naungan BPD. Integrasi tersebut dipandang strategis dalam memperluas penyaluran kredit mikro sekaligus memperbaiki tata kelola BPR agar lebih sehat dan berdaya saing.
Transformasi digital menjadi salah satu fokus penting. Dian mengingatkan bahwa pemegang saham dan pengurus BPD perlu memberi perhatian serius pada investasi di bidang teknologi, khususnya keamanan dan ketahanan siber.
OJK telah menyiapkan sejumlah pedoman, termasuk Panduan Digital Resilience untuk memperkuat daya tahan bisnis perbankan di era digital, serta Panduan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial (AI) Perbankan Indonesia untuk memastikan pemanfaatan teknologi AI berjalan aman, transparan, dan berkelanjutan.
“BPD harus mampu beradaptasi dengan cepat. Kolaborasi, inovasi, dan digitalisasi adalah kunci agar BPD tetap relevan dan dapat mewujudkan perannya sebagai Regional Champion di daerah masing-masing,” kata Dian.
Melalui roadmap yang telah disusun, OJK berharap transformasi BPD berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan. Dengan jaringan yang dekat dengan masyarakat, BPD diyakini memiliki potensi besar dalam memperkuat struktur ekonomi daerah sekaligus menopang daya saing nasional.(ism/gb)
 terus memperkuat perannya dalam mendorong transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD)){kind=link}