GATRABALI.COM, JEMBRANA – Tahun 2026 diprediksi menjadi periode penuh tantangan bagi Kabupaten Jembrana. Dana transfer pemerintah pusat yang selama ini menjadi penopang utama pendapatan daerah mengalami pemangkasan signifikan, sehingga memengaruhi langsung ruang gerak pembangunan dan layanan dasar masyarakat.
Pada 2025, transfer pusat menyumbang mayoritas pendapatan daerah, yakni sekitar 68 persen dari total Rp1,17 triliun. Namun, di tahun anggaran 2026, Jembrana harus rela kehilangan Rp99,43 miliar, atau berkurang 12,5 persen dibanding tahun sebelumnya.
Sekretaris Daerah Jembrana, I Made Budiasa, mengakui kondisi ini tidak sesuai harapan.
“KUA/PPAS 2026 semula memproyeksikan kenaikan pendapatan transfer sebesar dua persen. Realitanya, kita justru menghadapi penurunan terbesar sepanjang sejarah pengelolaan dana transfer di Jembrana,” katanya, Kamis (25/9/2025).
Beberapa pos penting yang menyentuh langsung pelayanan dasar bahkan dihapuskan. Alokasi untuk pendidikan senilai Rp31,67 miliar, kesehatan Rp11,59 miliar, hingga gaji serta tunjangan PPPK sebesar Rp14,17 miliar pada 2025 kini tidak lagi tersedia di 2026. Selain itu, insentif fiskal Rp14,65 miliar juga dihapus, sementara block grant turun Rp13,18 miliar.
Menurut Budiasa, kondisi ini jelas membawa konsekuensi serius.
“Pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bisa saja terganggu karena kemampuan fiskal daerah sangat terbatas,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, TAPD Jembrana akan menyesuaikan rancangan APBD 2026, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, sambil menunggu arahan strategis Bupati.
Meski tekanan berat menanti, Budiasa menegaskan pemerintah daerah tidak akan tinggal diam.
“Kami tetap berkomitmen menjaga kualitas layanan publik. Upaya kolaboratif dan komunikasi dengan semua pihak akan terus ditempuh agar stabilitas fiskal daerah tetap terjaga,” tegasnya.(ism/gb)
