GATRABALI.COM, BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung menerima kunjungan kerja Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Puspem Badung, Selasa, 2 Desember 2025.
Kehadiran delegasi yang dipimpin Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, disambut Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba mewakili Bupati Badung, bersama pimpinan perangkat daerah terkait serta unsur akademisi dan pengelola sumber daya pesisir.
Pertemuan ini mengusung tema “Penguatan Diplomasi Parlemen dalam Isu Ekonomi Biru melalui Sinergi dengan Pemerintah Daerah” dan menjadi wadah dialog antara pusat, daerah, akademisi, serta masyarakat pesisir.
Hadir pula Badan Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar, Fakultas Kelautan dan Perikanan Unud, Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa, serta perwakilan Desa Adat Kelan.
Sekda IB Surya Suamba menyampaikan apresiasi kepada BKSAP karena telah memilih Badung sebagai lokasi kunjungan. Ia menjelaskan bahwa ekonomi biru di Badung dimaknai sebagai pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dengan pelestarian lingkungan dan penguatan budaya bahari.
Dari diskusi tersebut, Pemkab Badung berharap dukungan diplomasi parlemen untuk mendorong Badung tampil sebagai model integrasi pariwisata dengan perikanan tradisional dalam forum internasional.
Pemerintah daerah juga memerlukan akses hibah global untuk rehabilitasi mangrove, pemulihan terumbu karang, hingga program adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat pesisir.
Ketua BKSAP Syahrul Aidi Maazat menegaskan bahwa BKSAP aktif menjalankan diplomasi parlemen, membangun kemitraan antarparlemen, serta memperkuat kerja sama multilateral yang relevan dengan kepentingan nasional.
Ia menilai Badung sebagai contoh nyata keberhasilan penerapan ekonomi biru karena memiliki wisata bahari yang kuat, inovasi energi bersih, hingga penggunaan perahu listrik di Desa Kelan.
“Badung memberikan pelajaran penting bagi diplomasi parlemen. Kami juga ingin mendengar kontribusi akademisi terkait riset kelautan untuk memperkaya pembahasan Panja yang sedang berjalan,” ujarnya.
Melalui forum tersebut, BKSAP berharap terbangun sinergi jangka panjang antara parlemen pusat, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Masukan dari daerah akan menjadi bagian penting dalam rekomendasi kebijakan tingkat nasional maupun forum parlemen global.
“Agenda global akan berhasil jika terhubung dengan praktik dan kebutuhan lokal,” tegas Syahrul.(ri/gb)
 DPR RI di Puspem Badung){kind=link}