GATRABALI.COM, MANGUPURA – Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
Hal tersebut disampaikan Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual dari Puspem Badung, Senin (11/5/2026).
Rapat koordinasi yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri itu juga dirangkaikan dengan peluncuran panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk jenjang PAUD, sekolah dasar, hingga sekolah menengah.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus mengatakan pengendalian inflasi dan penguatan pendidikan karakter harus berjalan seiring demi menjaga kesejahteraan masyarakat dan membangun generasi berintegritas.
“Pengendalian inflasi tidak hanya soal menjaga kestabilan harga, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Di sisi lain, pendidikan antikorupsi harus menjadi fondasi pembentukan karakter generasi muda yang jujur dan berintegritas,” ujarnya.
Sementara Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto menjelaskan pendidikan antikorupsi perlu diperkenalkan sejak dini agar nilai integritas dapat tumbuh dalam kehidupan sehari-hari.
“Pendidikan antikorupsi harus ditanamkan sejak usia dini agar nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dapat tumbuh menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.
Bupati Adi Arnawa menilai penguatan ekonomi dan pembentukan karakter masyarakat merupakan dua hal penting yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena itu, Pemkab Badung disebut terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan.
“Stabilitas ekonomi daerah harus dijaga agar daya beli masyarakat tetap kuat, sekaligus membangun karakter generasi muda yang berintegritas sejak dini. Melalui koordinasi yang berkelanjutan bersama pemerintah pusat dan seluruh stakeholder, kami di Kabupaten Badung berkomitmen menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, serta menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel bagi masyarakat,” jelasnya.
Dalam rakor tersebut turut dipaparkan data Badan Pusat Statistik mengenai inflasi nasional April 2026 yang tercatat sebesar 0,13 persen secara bulanan. Beberapa komoditas pangan seperti beras medium, minyak goreng curah, bawang merah, dan cabai rawit merah masih mengalami fluktuasi harga.
Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau melalui penguatan distribusi pangan, pengelolaan irigasi, operasi pasar, serta percepatan masa tanam guna menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan.
Turut mendampingi Bupati Badung dalam kegiatan tersebut Sekda Badung IB Surya Suamba, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, pimpinan OPD terkait, serta unsur TNI/Polri dan BPS Kabupaten Badung.(nov/gb)
