GATRABALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan keuangan negara yang tertib administrasi guna mendukung pembangunan Bali yang terintegrasi melalui konsep One Island, One Management (Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola).
Komitmen tersebut disampaikan dalam acara Gala Dinner Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali terkait Pemeriksaan Tahun 2026 pada Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Minggu, 7 Juni 2026 malam.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, Inspektur Daerah Militer (Irdam) IX/Udayana, perwakilan BNN Provinsi Bali, Inspektur Daerah Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana, Kepala Badan Pendapatan Daerah I Dewa Tagel Wirasa, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali I Ketut Maduyasa.
Dalam sambutannya, Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pertemuan tersebut sebagai wadah memperkuat komunikasi dan sinergi antarlembaga dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pengawasan secara optimal.
Menurut Koster, Pemerintah Provinsi Bali selama ini menjadikan arahan dan rekomendasi BPK sebagai pedoman dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Pengalaman yang diperolehnya saat terlibat dalam pengelolaan APBN di Badan Anggaran DPR RI juga diterapkan dalam mengarahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja sesuai aturan, berbasis data, dan berlandaskan fakta.
“Arahan BPK juga selalu kami jadikan pedoman agar pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, jadi sejauh ini pembangunan di Bali kalau diukur dari akuntabilitas dan transparansinya, kualitas pengelolaan APBD di Pemerintah Provinsi Bali secara administratif selalu mendapat penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara berturut-turut, 12 kali,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi harus mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral.
Pada kesempatan tersebut, Koster kembali menekankan pentingnya penerapan konsep One Island, One Management dalam pembangunan Bali. Menurutnya, luas wilayah Bali yang relatif kecil menuntut adanya pendekatan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi agar tidak terjadi ego sektoral maupun wilayah.
“Bali yang kecil, kalau dibangun dengan egoisme wilayah antar sektor, maka Bali akan rusak, jadi Bali harus dijaga secara utuh dan pembangunannya harus melihat kebutuhan secara keseluruhan masyarakat Bali,” tegasnya.
Sementara itu, Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menilai tantangan pembangunan Bali ke depan akan semakin kompleks. Karena itu, pembangunan tidak boleh berhenti pada pencapaian prestasi semata, melainkan harus mampu memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Ia mengapresiasi konsep pembangunan yang diusung Pemerintah Provinsi Bali melalui One Island, One Management yang dinilai relevan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang.
“Seperti yang diungkapkan Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster yang memiliki konsep One Island, One Management, Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola. Ini konsep yang sangat bagus,” ujarnya.
Namun demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan konsep tersebut memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan melalui pengelolaan keuangan negara yang tertib administrasi dan berorientasi pada keberlanjutan kebijakan publik.
“Sinergi Bapak/Ibu semua, sangat penting dalam menyelesaikan banyak tantangan Bali ke depan,” tutupnya. (ism/gb)
