GATRABALI.COM, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat transformasi pelayanan administrasi kependudukan dengan meluncurkan dua inovasi baru, yakni SAKTI (Sinkronisasi Administrasi Kependudukan Terintegrasi) dan EMAAK PKK (Gerakan Bersama Sadar Kependudukan Keluarga).
Kedua program ini diharapkan mampu mempercepat pembaruan data kependudukan sekaligus menghasilkan basis data yang lebih akurat untuk mendukung pembangunan daerah.
Peluncuran kedua inovasi tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dipimpin Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Selasa, 7 Juli 2026.
Bupati Sutjidra menegaskan bahwa data kependudukan yang valid merupakan elemen penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Melalui sistem digital yang terintegrasi, pemerintah daerah akan lebih mudah memetakan kebutuhan masyarakat dan menyusun program pembangunan yang tepat sasaran.
“Dengan akurasi data dari sistem digitalisasi ini, kita mendapatkan data yang valid. Sehingga, kita bisa merencanakan program pemerintahan dengan matang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, akurasi data yang dihasilkan melalui SAKTI dan EMAAK PKK akan mendukung berbagai sektor strategis, mulai dari penyusunan program pembangunan, penyaluran perlindungan sosial, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penguatan demokrasi.
Menurutnya, integrasi teknologi dalam pengelolaan administrasi kependudukan juga menjadi langkah penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan siap menghadapi perkembangan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Buleleng Made Juartawan mengatakan kedua inovasi tersebut lahir untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan.
Pelaksanaannya dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Program SAKTI melibatkan sinergi dengan Kodim 1609/Buleleng dan Polres Buleleng, sedangkan EMAAK PKK dijalankan bersama Tim Penggerak PKK hingga tingkat desa.
“Melalui kerja sama lintas sektoral ini akan mempercepat proses tertib Adminduk, baik itu permohonan baru sampai dengan update data kependudukan. Banyak masyarakat yang belum merubah data kependudukannya, seperti ada yang sudah purna bakti namun statusnya masih aktif, ada juga yang sudah meninggal namun masih ada dalam KK,” kata Juartawan.
Ia menilai masih banyak data kependudukan masyarakat yang belum diperbarui sesuai kondisi sebenarnya. Melalui keterlibatan aparat TNI, Polri, dan kader PKK, proses pendataan diharapkan menjadi lebih cepat dan menjangkau masyarakat hingga tingkat keluarga.
Pemkab Buleleng optimistis kehadiran SAKTI dan EMAAK PKK akan memperkuat budaya tertib administrasi kependudukan sekaligus menghadirkan data yang lebih akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan, sehingga berbagai program pemerintah dapat dirasakan masyarakat secara lebih tepat sasaran.(adv/gb)
