GATRABALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh perangkat daerah bekerja maksimal untuk mengejar realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Koster saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2026 di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Selasa, 18 Agustus 2026.
Koster menegaskan dukungan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan Pemerintah Provinsi Bali.
“Kita banyak program, tak akan bisa jalan kalau tanpa dukungan anggaran,” kata Koster dalam arahannya.
Ia meminta seluruh jajaran Pemprov Bali memiliki pemahaman yang sama terkait pentingnya peningkatan pendapatan daerah. Karena itu, perangkat daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil, diminta bekerja lebih maksimal dan mencari berbagai terobosan untuk meningkatkan realisasi pendapatan.
“Jangan kerja biasa-biasa saja. Datang jam delapan, pulang jam empat,” ujar Koster sembari mendorong perangkat daerah memberikan kinerja terbaik.
Menurut Koster, kerja maksimal tersebut juga menjadi bagian dari upaya jajaran Pemprov Bali meninggalkan legacy yang membanggakan. Hasil kerja tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi OPD terkait sekaligus bagi Pemerintah Provinsi Bali.
“Tak hanya membanggakan OPD terkait, tapi juga Pemprov Bali,” imbuhnya.
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan awal April 2026. Dalam pertemuan sebelumnya, disepakati adanya penambahan target pendapatan sebesar 10 persen pada setiap OPD penghasil.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali I Dewa Tagel Wirasa dalam paparannya menyampaikan realisasi PAD hingga 14 Agustus 2026 mencapai Rp2.499.175.145.467.
Angka tersebut setara dengan 58,95 persen dari target induk PAD Provinsi Bali 2026 yang ditetapkan sebesar Rp4.239.252.167.568.
Realisasi tersebut berasal dari sejumlah sumber pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Dalam rakor tersebut, Koster memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah OPD penghasil. Di antaranya Bapenda, BPKAD, BKPSDM, Badan Penghubung, Dinas Pariwisata, PUPRKim, Disnaker dan ESDM, Dinas Kesehatan, RS Mata Bali Mandara, RSU Bali Mandara, RS Dharma Yadnya, serta Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama.
Koster meminta sejumlah layanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan secara komersial agar dikelola dengan pendekatan seperti sektor swasta. Langkah tersebut dinilai dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mengoptimalkan potensi layanan yang tersedia.
Sementara itu, Bapenda Bali diminta memperkuat pola jemput bola dalam mengejar tunggakan pajak kendaraan. Upaya tersebut dilakukan dengan mendatangi para wajib pajak yang masih memiliki tunggakan agar segera memenuhi kewajibannya.
Koster berharap seluruh OPD penghasil dapat mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki sehingga target PAD 2026 dapat tercapai dan mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan Bali. (ism/gb)
