GATRABALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali mengenai Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, Senin, 7 September 2026.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Bali, Denpasar, tersebut menjadi momentum penyampaian penjelasan pemerintah daerah terhadap dua dokumen anggaran sekaligus.
Menurut Koster, Perubahan APBD 2026 diperlukan untuk menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan kondisi yang berkembang sepanjang tahun berjalan. Sementara APBD 2027 disiapkan sebagai pijakan fiskal untuk mendukung pembangunan pada tahun berikutnya.
Koster menekankan, kedua dokumen anggaran tersebut memiliki keterkaitan dalam menjaga kesinambungan pembangunan Bali. Ia mengatakan perekonomian Bali masih memiliki ketahanan di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.
Meski demikian, ketergantungan struktur ekonomi Bali terhadap sektor pariwisata, mobilitas masyarakat, perdagangan, jasa, investasi, serta aktivitas ekonomi global membuat kondisi ekonomi daerah tetap dipengaruhi oleh berbagai perubahan dari luar.
“Kondisi tersebut menuntut Pemerintah Provinsi Bali untuk mengelola keuangan daerah secara semakin adaptif, prudent, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil,” ujar Koster.
Dalam upaya memperkuat pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi Bali terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data, penguatan digitalisasi pemungutan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Koster menyampaikan, peningkatan penerimaan daerah harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan dunia usaha. Pada saat yang sama, iklim investasi dan daya saing ekonomi Bali juga perlu tetap dijaga.
“Peningkatan penerimaan daerah tetap harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan dunia usaha, sekaligus menjaga iklim investasi dan daya saing ekonomi Bali. Karena itu, peningkatan pendapatan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas belanja,” tegasnya.
Pada Rancangan Perubahan APBD 2026, Pendapatan Daerah mengalami kenaikan dari Rp6,5 triliun lebih menjadi Rp6,6 triliun lebih. PAD juga meningkat dari Rp4,2 triliun lebih menjadi Rp4,3 triliun lebih.
Kenaikan PAD tersebut antara lain bersumber dari Retribusi Daerah yang menjadi Rp649 miliar lebih, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp257 miliar lebih, serta Lain-Lain PAD yang Sah mencapai Rp617 miliar lebih.
Dari sisi pengeluaran, Belanja Daerah dalam Perubahan APBD 2026 naik dari Rp7,2 triliun lebih menjadi Rp7,5 triliun lebih. Anggaran ini diarahkan untuk memenuhi kewajiban daerah, mendukung pelayanan publik dan prioritas pembangunan, serta membiayai program yang memiliki daya ungkit tinggi dengan tetap meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Sementara untuk APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan sasaran pembangunan yang optimistis sekaligus realistis dengan mempertimbangkan capaian pembangunan hingga semester I 2026.
Target makro pembangunan Bali pada 2027 mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 5,60–6,40 persen, tingkat kemiskinan 2,75–3,40 persen, serta tingkat pengangguran terbuka 1,75–2,25 persen.
“Target tersebut akan diwujudkan melalui program-program prioritas daerah yang berpihak kepada masyarakat sekaligus mendukung prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027,” kata Koster.
Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2027 mengusung tema “Akselerasi Transformasi Ekonomi Kerthi Bali”. Pelaksanaannya akan didukung dengan pengelolaan APBD secara cermat dan efektif serta penggalian sumber pembiayaan lainnya secara lebih inovatif.
Dalam RAPBD Semesta Berencana 2027, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp5,7 triliun lebih dengan PAD mencapai Rp4,5 triliun lebih. Sedangkan Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp6,1 triliun lebih.
Dari proyeksi tersebut, RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 direncanakan mengalami defisit Rp475 miliar lebih atau sebesar 8,32 persen.
Di akhir penyampaiannya, Koster berharap pembahasan kedua Raperda tersebut dapat berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku hingga mendapatkan persetujuan bersama. Hal tersebut diharapkan menjadi komitmen dalam menjaga keberlanjutan pembangunan Bali pada 2026 dan 2027.(ism/gatrabali)
 Provinsi Bali mengenai Perubahan APBD Semesta Berencana){kind=link}