GATRABALI.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) 2026–2030 untuk memperkuat ketahanan dan daya saing industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun dalam menghadapi risiko perubahan iklim serta dinamika ekonomi global.
Peluncuran peta jalan tersebut dilakukan dalam kegiatan PPDP Sustainability Forum 2026 bertema “Empowering Sustainable Growth: The Strategic Role of PPDP in Indonesia’s Future” di Jakarta, pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan sektor PPDP memiliki posisi strategis dalam mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Perannya tidak hanya sebagai investor institusional yang mengelola dana jangka menengah dan panjang, tetapi juga sebagai penyerap risiko yang memberikan perlindungan kepada masyarakat dan dunia usaha.
“Kontribusi PPDP dalam transisi ekonomi bukan hanya membiayai transisi (financing the transition), tetapi juga melindungi proses transisi tersebut (protecting the transition). Inilah posisi strategis PPDP dalam agenda keberlanjutan: investasi dan perlindungan,” ujar Ogi.
Menurutnya, prinsip keberlanjutan tidak semata-mata berkaitan dengan tanggung jawab lingkungan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.
Karena itu, penerapan keuangan berkelanjutan harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, termasuk kesesuaian profil risiko dan imbal hasil investasi, karakteristik kewajiban, likuiditas, serta perlindungan kepentingan pemegang polis dan peserta dana pensiun.
Ogi menegaskan, peta jalan 2026–2030 bukan dimaksudkan sebagai tambahan beban kewajiban bagi industri, melainkan panduan transformasi untuk memperkuat ketahanan usaha sekaligus menangkap peluang bisnis dari peralihan menuju ekonomi berkelanjutan.
“Hal terpenting, kita tidak ingin peta jalan ini dipandang sebagai tambahan kewajiban bagi industri. Peta jalan ini harus menjadi panduan transformasi untuk memperkuat ketahanan industri sekaligus menangkap peluang dari transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam implementasinya, OJK menetapkan empat pilar strategis, yakni penguatan regulasi dan pengembangan keuangan berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan kualitas pengawasan terhadap penerapan prinsip keberlanjutan.
Peta jalan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan industri dalam mengelola risiko keberlanjutan, mengembangkan produk yang memperluas perlindungan masyarakat, serta meningkatkan investasi pada instrumen keuangan berkelanjutan.
OJK akan menjalankan strategi tersebut dalam tiga tahap. Pertama, penguatan fondasi pada 2026–2027. Kedua, peningkatan kolaborasi pada 2028–2029. Ketiga, percepatan pertumbuhan dan penguatan pengawasan pada 2030.
Melalui tahapan tersebut, industri PPDP diharapkan memiliki waktu untuk memperkuat kesiapan internal dan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis, pengelolaan investasi, manajemen risiko, hingga pengembangan produk dan layanan.
Ogi menekankan keberhasilan peta jalan ini membutuhkan komitmen bersama regulator, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari pelaksanaan program, tetapi juga dari penerapan nyata prinsip keberlanjutan dalam kegiatan usaha dan manfaatnya bagi masyarakat.
Melalui kebijakan ini, OJK mendorong industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun semakin tangguh menghadapi risiko, mampu memanfaatkan peluang ekonomi berkelanjutan, serta meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.(ism/gatrabali)
 meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor PPDP 2026–2030){kind=link}