GATRABALI.COM, DENPASAR –
I. Pendahuluan
Penetapan tersangka bukan sekadar tindakan administratif, melainkan tindakan hukum yang langsung menyentuh harkat, martabat, dan kebebasan seseorang. KUHAP Baru, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, bahkan menggolongkannya sebagai upaya paksa.[1] Pasal 1 angka 28 mendefinisikan tersangka sebagai seseorang yang “patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.”[2] Syarat yang semula lahir dari tafsir Mahkamah Konstitusi ini kini telah dipositivisasi,[3] tetapi norma itu berhenti pada kuantitas. Ia tidak menjawab pertanyaan yang paling menentukan: alat bukti yang bagaimana, berkaitan dengan unsur apa, dan diperoleh dengan cara apa.
Ketiadaan parameter tersebut menimbulkan persoalan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.[4] Norma ini pernah diuji, tetapi Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para Pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.[5] Pokok persoalannya dengan demikian belum pernah dijawab.
II. Pokok-Pokok Argumentasi
A. Relevansi dan Keterkaitan dengan Unsur Delik
Norma a quo tidak mewajibkan dua alat bukti berkaitan langsung dengan unsur delik yang disangkakan. Dalam korupsi menurut Pasal 603 KUHP, unsur pokoknya adalah perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan kerugian keuangan negara.[6] Tanpa uji relevansi, kontrak dan bukti pembayaran yang sah sudah dapat “dihitung” sebagai dua alat bukti, padahal keduanya hanya membuktikan hubungan kontraktual. Inilah ketidakpastian hukum substantif: seseorang yang belum tentu memenuhi unsur delik tetap dapat ditetapkan sebagai tersangka sepanjang syarat jumlah terpenuhi.
B. Legalitas Alat Bukti pada Tahap Penetapan Tersangka
KUHAP Baru sebenarnya telah mengadopsi exclusionary rule: alat bukti harus autentik dan diperoleh secara tidak melawan hukum, dan alat bukti yang tidak memenuhinya tidak memiliki kekuatan pembuktian.[7] Namun ketentuan ini ditujukan kepada hakim di sidang pengadilan, sedangkan Pasal 1 angka 28 dan Pasal 90 ayat (1) tidak merujuk kembali padanya. Akibatnya, bukti yang kelak mungkin dikecualikan di persidangan tetap dapat dipakai untuk menetapkan tersangka, dan kerugian sudah terjadi sebelum hakim sempat menilainya.
C. Pemeriksaan Calon Tersangka
Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 mensyaratkan pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan, kecuali dalam penetapan in absentia.[8] Praktik peradilan menegakkannya: dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg, penetapan tersangka dinyatakan tidak sah karena pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka.[9] KUHAP Baru tidak mencantumkan syarat ini, dan sebagian ahli berpendapat putusan MK tersebut tidak otomatis berlaku karena norma yang diuji telah dicabut.[10] Adanya dua pembacaan yang sama-sama dapat dipertahankan justru membuktikan bahwa norma ini tidak pasti.
D. Standar Kerugian Keuangan Negara
Kerugian negara harus nyata dan pasti, bukan potensi.[11] Penjelasan Pasal 603 KUHP mendasarkannya pada hasil pemeriksaan “lembaga negara audit keuangan”,[12] yang oleh Mahkamah dinyatakan sebagai BPK.[13] Meski demikian, Kejaksaan Agung kemudian menerbitkan surat edaran yang tetap membuka peran auditor selain BPK.[14] Karena Pasal 1 angka 28 tidak membedakan jenis delik, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka korupsi atas dasar angka kerugian yang statusnya sendiri masih diperdebatkan.
E. Kerentanan Pelaku Usaha dan Bergesernya Ultimum Remedium
Setiap kontrak, faktur, dan bukti pembayaran pelaku usaha yang berhubungan dengan instansi pemerintah berpotensi menjadi alat bukti tanpa uji relevansi. Dampaknya sistemik: pelaku usaha menghindari proyek pemerintah, iklim investasi terganggu, dan mereka diperlakukan lebih rentan dibanding warga negara lain. Sengketa pengadaan yang pada dasarnya bersifat perdata atau administratif pun mudah dikonversi menjadi dugaan korupsi,[15] sehingga hukum pidana bergeser dari ultimum remedium menjadi primum remedium.
F. Lex Certa, Diskresi, dan Praduga Tidak Bersalah
Asas lex certa menuntut norma yang jelas dan dapat diprediksi; Fuller bahkan menempatkan kejelasan sebagai syarat moralitas internal hukum.[16] Norma a quo membiarkan penetapan tersangka bergantung pada penilaian subjektif penyidik. Praduga tidak bersalah, yang berlaku sejak tahap paling awal,[17] ikut tergerus: tersangka harus membuktikan ketiadaan dasar penetapan melalui praperadilan, sementara penyidik cukup memenuhi syarat jumlah.
G. Standar Internasional dan Mens Rea
UNCAC menuntut penegakan hukum yang efektif sekaligus melindungi pihak ketiga yang beritikad baik.[18]Dalam Putusan Nomor 142/PUU-XXII/2024, Mahkamah memang tidak menambahkan syarat mens rea tersendiri, karena menilainya telah terabsorbsi dalam unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan, sambil mendorong perumusan ulang pasal korupsi.[19] Justru karena itu, alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka harus mampu menunjukkan unsur melawan hukum, bukan sekadar adanya transaksi.
H. Kerugian Konstitusional dan Kedudukan Hukum
Bagi vendor dan direktur perusahaan, ketidakpastian ini nyata: tanda tangan pada dokumen bisnis yang sah dapat dibaca sebagai bukti korupsi. Namun Putusan Nomor 150/PUU-XXIV/2026 mengingatkan bahwa pengujian ulang harus memenuhi lima syarat kerugian konstitusional menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK,[20] dengan uraian kerugian yang spesifik dan aktual, misalnya dari pelaku usaha yang memiliki kontrak aktif dengan instansi pemerintah.
III. Tafsir Konstitusional Bersyarat dan Penutup
Pembatalan norma secara keseluruhan justru akan menghapus syarat minimal dua alat bukti. Jalan yang lebih proporsional adalah tafsir konstitusional bersyarat: frasa “minimal 2 (dua) alat bukti” dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP Baru dimaknai mencakup lima parameter. Pertama, kualitas, yakni kekuatan pembuktian yang memadai untuk menunjukkan dugaan kuat keterlibatan seseorang. Kedua, relevansi, yakni keterkaitan langsung dan terukur dengan unsur pokok delik yang disangkakan. Ketiga, legalitas, yakni terpenuhinya syarat autentikasi dan perolehan yang sah menurut Pasal 235 ayat (3) sejak tahap penetapan tersangka. Keempat, khusus korupsi, alat bukti kerugian negara berasal dari hasil pemeriksaan BPK. Kelima, pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan, kecuali penetapan in absentia.
Parameter ketiga sampai kelima tidak menciptakan norma baru; ketiganya hanya menautkan ketentuan dan putusan yang sudah ada ke tahap penetapan tersangka. Karena Mahkamah dapat memandang detail mutu alat bukti sebagai kebijakan hukum terbuka, gagasan ini sebaiknya ditempuh secara paralel melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi dan usulan perubahan undang-undang. Dengan begitu, pertanyaan yang sampai kini belum terjawab dapat diputus: apakah dua alat bukti cukup dihitung, atau juga harus ditimbang.
Daftar Pustaka
Buku
Fuller, Lon L. The Morality of Law. Ed. rev. New Haven: Yale University Press, 1969.
Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Internasional
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.
United Nations Convention against Corruption. 31 Oktober 2003. 2349 U.N.T.S. 41.
Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, 31 Mei 2005.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, 20 September 2007.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, 28 April 2015.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, 25 Januari 2017.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024, 17 Desember 2025.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026, 2 Maret 2026.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXIV/2026, 17 Juni 2026.
Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg, 8 Juli 2024.
Sumber Daring
Alhamidi, Rifat. “Pertimbangan Hakim Kabulkan Praperadilan Pegi Setiawan.” detikJabar, 8 Juli 2024. https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7427967/pertimbangan-hakim-kabulkan-praperadilan-pegi-setiawan.
Humas MKRI. “MK Dorong Pembentuk UU Prioritaskan Pengkajian dan Perumusan Ulang UU Tipikor.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diakses 19 November 2026. https://www.mkri.id/berita/mk-dorong-pembentuk-uu-prioritaskan-pengkajian-dan-perumusan-ulang-uu-tipikor-24295.
“Kejagung Terbitkan Surat Edaran, Tegaskan Auditor Kerugian Negara Tidak Hanya BPK.” Hukumonline. Diakses 19 November 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/kejagung-terbitkan-surat-edaran–tegaskan-auditor-kerugian-negara-tidak-hanya-bpk-lt6a041a656b4f8/.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXIV/2026 tentang Konstitusionalitas Norma mengenai Minimal Dua Alat Bukti dalam KUHAP. https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4992_3010_Ikhtisar 150 Hani (sudah koreksi).pdf.
“Pakar Hukum: Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa Asal Ada 2 Alat Bukti.” Sindonews, 18 Juli 2026. Dimuat ulang di RCTI+. https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/5431642/pakar-hukum–penetapan-tersangka-tetap-sah-meski-belum-diperiksa-asal-ada-2-alat-bukti.
[1]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149 (selanjutnya “UU 20/2025”), Pasal 1 angka 31 dan Pasal 90 ayat (1).
[2]UU 20/2025, Pasal 1 angka 28.
[3]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, 28 April 2015, 109.
[4]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).
[5]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXIV/2026, 17 Juni 2026; lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXIV/2026, https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4992_3010_Ikhtisar 150 Hani (sudah koreksi).pdf.
[6]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 (selanjutnya “UU 1/2023”), Pasal 603.
[7]UU 20/2025, Pasal 235 ayat (3)–(5).
[8]Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014.
[9]Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg, 8 Juli 2024; lihat Rifat Alhamidi, “Pertimbangan Hakim Kabulkan Praperadilan Pegi Setiawan,” detikJabar, 8 Juli 2024, https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7427967/pertimbangan-hakim-kabulkan-praperadilan-pegi-setiawan.
[10]“Pakar Hukum: Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa Asal Ada 2 Alat Bukti,” Sindonews, 18 Juli 2026, dimuat ulang di RCTI+, https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/5431642/pakar-hukum–penetapan-tersangka-tetap-sah-meski-belum-diperiksa-asal-ada-2-alat-bukti.
[11]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, 25 Januari 2017.
[12]UU 1/2023, Penjelasan Pasal 603.
[13]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026, 2 Maret 2026; UUD NRI 1945, Pasal 23E ayat (1); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 10 ayat (1).
[14]“Kejagung Terbitkan Surat Edaran, Tegaskan Auditor Kerugian Negara Tidak Hanya BPK,” Hukumonline, diakses 19 November 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/kejagung-terbitkan-surat-edaran–tegaskan-auditor-kerugian-negara-tidak-hanya-bpk-lt6a041a656b4f8/.
[15]Bandingkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.
[16]Lon L. Fuller, The Morality of Law, ed. rev. (New Haven: Yale University Press, 1969), 39, 63.
[17]Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, 16 Desember 1966, Pasal 14 ayat (2); diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
[18]United Nations Convention against Corruption, 31 Oktober 2003, 2349 U.N.T.S. 41, Pasal 31 ayat (9) dan Pasal 34; diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
[19]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024, 17 Desember 2025; lihat Humas MKRI, “MK Dorong Pembentuk UU Prioritaskan Pengkajian dan Perumusan Ulang UU Tipikor,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses 19 November 2026, https://www.mkri.id/berita/mk-dorong-pembentuk-uu-prioritaskan-pengkajian-dan-perumusan-ulang-uu-tipikor-24295.
[20]Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Pasal 51 ayat (1); Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, 31 Mei 2005; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, 20 September 2007.
Penulis : drg Ni Putu Pasek Mayudianingsih, S.H., Sekretaris Kantor Hukum Eldhira Law Firm Denpasar



