GATRABALI.COM, DENPASAR — Masa depan sektor pertanian Bali menjadi pembahasan dalam pertemuan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Udayana (Unud) dengan Gubernur Bali Wayan Koster.
Audiensi yang berlangsung di Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar, Rabu (26/8/2026) siang itu menyoroti ancaman berkurangnya lahan pertanian hingga semakin minimnya ketertarikan anak muda terhadap profesi petani.
Ketua BEM Fakultas Pertanian Unud Made Ariel Ardhiana menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian. Menurutnya, keberlangsungan sektor pertanian Bali tidak hanya bergantung pada ketersediaan lahan, tetapi juga keberadaan generasi penerus yang bersedia mengelola sektor tersebut.
“Regenerasi pertanian harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai generasi muda semakin jauh dari sektor pertanian,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah perubahan fungsi lahan sawah menjadi kawasan nonpertanian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali menunjukkan luas sawah Bali mengalami penurunan dari sekitar 78.626 hektare pada 2017 menjadi sekitar 68.078 hektare pada kondisi terkini.
Penyusutan tersebut terjadi terutama di daerah yang mengalami perkembangan pariwisata cukup pesat, termasuk Badung, Denpasar, Gianyar, dan Tabanan.
Berkurangnya lahan pertanian dinilai tidak hanya mengancam produksi pangan, tetapi juga keberadaan sistem subak yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan pertanian Bali.
Petani Perlu Kepastian Harga dan Pasar
Persoalan lain yang diangkat BEM Pertanian Unud adalah kondisi kesejahteraan petani. Ariel menilai sektor pertanian harus memberikan penghasilan yang lebih menjanjikan agar generasi muda memiliki alasan untuk memilih profesi tersebut.
Kepastian harga dan pasar menjadi dua hal yang dinilai tidak kalah penting. Petani membutuhkan perlindungan agar hasil produksi mereka tidak kehilangan nilai ketika masuk ke pasar.
Kondisi kesejahteraan tersebut salah satunya tercermin dalam Nilai Tukar Petani (NTP). Pada Maret 2025, NTP Bali berada pada angka 104,14, sedangkan NTP nasional mencapai 123,72.
Untuk memperkenalkan pertanian kepada generasi muda, BEM Pertanian Unud sebelumnya telah menggelar Agriculture Expo 2026 selama tiga hari pada Juli. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang untuk mengenalkan produk pertanian lokal Bali kepada masyarakat.
BEM Pertanian Unud juga menyiapkan Agriculture Festival yang akan menjadi wadah promosi komoditas pertanian lokal.
Menurut Ariel, Bali memiliki berbagai varietas dan komoditas lokal yang berpotensi dikembangkan lebih luas. Produk lokal dinilai mampu bersaing apabila mendapatkan dukungan berupa pengembangan kualitas, promosi, dan akses pasar.
Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan pemerintah tidak dapat mengabaikan persoalan yang dihadapi petani. Salah satu agenda yang dinilai mendesak adalah menekan laju perubahan fungsi lahan pertanian.
Koster mengatakan keberadaan lahan produktif berkaitan langsung dengan upaya Bali menjaga ketahanan pangan. Ia juga menyoroti kondisi subak yang semakin menghadapi tekanan serta surplus beras Bali yang mengalami penurunan.
“Lahan produktif kita semakin berkurang. Subak mulai terancam. Kita ingin mandiri pangan, sehingga kita harus mengendalikan alih fungsi lahan,” kata Koster.
Pemprov Bali telah memiliki sejumlah perangkat kebijakan untuk mengendalikan alih fungsi lahan. Salah satunya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan secara Nominee.
Menurut Koster, pelaksanaan aturan tersebut membutuhkan strategi yang tepat agar perlindungan lahan dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan kondisi masyarakat.
Pemprov Bali sebelumnya juga menerbitkan Instruksi Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2025 tentang Larangan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Sektor Lain sebagai upaya memperkuat perlindungan lahan produktif.
Industri Pariwisata Didorong Serap Hasil Tani
Koster menilai perlindungan lahan harus dibarengi dengan upaya memperbaiki sistem pemasaran hasil pertanian. Jika harga hasil produksi tidak memberikan keuntungan yang memadai, sektor pertanian akan semakin sulit menarik minat generasi muda.
“Kita harus membantu petani Bali. Harga komoditas produk lokal Bali, harga minimumnya harus ada,” tegasnya.
Karena itu, Koster mendorong industri pariwisata agar semakin banyak menggunakan hasil pertanian dan produk lokal Bali. Langkah tersebut sejalan dengan Pergub Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Produk Lokal Bali.
Menurut Koster, regulasi tersebut perlu diperkuat sehingga memiliki landasan yang lebih kuat dalam bentuk perda.
Di sisi lain, Pemprov Bali akan mendorong BUMD mengambil peran sebagai offtaker hasil pertanian. Keberadaan offtaker diharapkan memberi kepastian pasar bagi petani sekaligus membantu meningkatkan nilai jual produk.
BUMD juga dapat menjadi penghubung antara petani dengan sektor HOREKA yang meliputi hotel, restoran, dan kafe. Dengan begitu, produk pertanian lokal memiliki peluang lebih besar masuk ke rantai pasok industri pariwisata.
Penguatan perlindungan lahan, peningkatan kesejahteraan, perluasan pasar, dan pelibatan generasi muda menjadi sejumlah langkah yang dinilai penting untuk menjaga masa depan pertanian Bali.
Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi mahasiswa, BUMD, petani, serta pelaku pariwisata diharapkan dapat menjadi fondasi untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus memastikan regenerasi petani Bali tetap berjalan.(ism/gatrabali)
