GATRABALI.COM, JEMBRANA – Pemerintah Provinsi Bali dan PT PLN (Persero) mengambil langkah konkret untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan di Pulau Dewata.
Gubernur Bali Wayan Koster dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menandatangani kesepakatan bersama pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi bersih di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Selasa, 25 Agustus 2026.
Kerja sama tersebut berlangsung setelah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan sekaligus melakukan groundbreaking Program PLTS 100 GWp di Site Gilimanuk.
Kesepakatan ini menjadi bagian dari kolaborasi pemerintah pusat, Pemprov Bali dan PLN dalam mempercepat peralihan sistem kelistrikan Bali yang selama ini masih menggunakan pembangkit berbahan bakar minyak menuju energi terbarukan.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Bupati dan Wakil Bupati Jembrana serta pejabat terkait lainnya.
Gubernur Bali Wayan Koster menyambut peluncuran Program PLTS 100 GWp sebagai momentum untuk kembali mempercepat agenda Bali Mandiri Energi.
“Mewakili Pemerintah dan masyarakat Bali, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang telah meluncurkan kebijakan program PLTS 100 GWp di Provinsi Bali. Untuk diketahui, alokasi untuk Bali saat ini mencapai 1.000 GWp,” kata Koster.
Koster menjelaskan, arah pengembangan energi bersih sebenarnya telah dirancang sejak 2019 melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih.
Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut sempat menghadapi kendala akibat pandemi COVID-19.
“Program ini sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 2019 lalu, namun belum berjalan optimal, karena situasi saat itu kurang kondusif akibat ada pandemi COVID-19. Sekarang ada momentum yang tepat, Bapak Presiden RI telah meluncurkan program ini, sehingga akan segera bisa diwujudkan,” ujarnya.
Untuk mendukung percepatan pembangunan pembangkit energi surya, Pemprov Bali akan berupaya menyediakan lahan yang dapat digunakan untuk proyek tersebut. Lahan milik negara yang tidak produktif akan menjadi salah satu opsi yang dioptimalkan.
“Tugas kami di daerah ialah membebaskan lahan milik negara yang tidak produktif dan bisa difungsikan untuk memberikan manfaat banyak kepada masyarakat, terutama kebutuhan energi yang tertuang dalam haluan pembangunan Bali 100 tahun yaitu Bali Mandiri Energi dengan Bali Energi Bersih,” katanya.
Menurut Koster, langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi pembangunan Bali dalam jangka panjang. Ketersediaan energi bersih tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan listrik, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan sektor pariwisata.
“Manfaat daripada PLTS ini tidak saja untuk memenuhi kebutuhan energi, tapi juga meningkatkan citra pariwisata Bali. Karena Bali merupakan daerah wisata utama dunia yang perlu didukung oleh ekosistem lingkungan yang bersih,” ucapnya.
Penggunaan energi surya juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak impor serta menekan biaya penyediaan energi di Bali.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebut pengembangan PLTS di Bali akan membawa perubahan pada sumber energi yang digunakan dalam sistem kelistrikan.
“Dengan adanya program ini, sistem kelistrikan Bali bergeser yang tadinya ada faktor penggunaan BBM yang impor, digantikan dengan energi dari domestik. Dari energi mahal menjadi energi yang murah, dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan,” kata Darmawan.
Ia menilai transisi tersebut sejalan dengan agenda Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih yang selama ini didorong Pemprov Bali. Energi hijau dinilai dapat menjadi fondasi untuk mendukung perkembangan sektor pariwisata yang lebih berkelanjutan.
“Ini sejalan dari program Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster terkait Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih yang menjadi penopang pariwisata Bali. Agar pariwisata Bali bertumbuh berkembang dengan adanya energi hijau, yang jauh lebih handal, lebih bersih, dan lebih ekonomis,” ujarnya.
Darmawan mengatakan, pembangunan PLTS tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan teknologi dan investasi. Dukungan pemerintah dalam penyediaan lahan menjadi salah satu faktor utama agar proyek dapat dipercepat.
“Untuk itu hari ini kami menandatangani program kerja sama. Akselerasi ini perlu kerja sama yang erat antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi. Karena salah satu kunci dari program PLTS ini adalah penyediaan lahan,” katanya.
Melalui kesepakatan tersebut, Pemprov Bali dan PLN berkomitmen memperkuat koordinasi dalam pengembangan energi terbarukan.
Program ini diharapkan mempercepat terwujudnya sistem energi Bali yang lebih mandiri, bersih, efisien dan sekaligus mendukung keberlanjutan pariwisata Pulau Dewata.(ism/gatrabali)
 mengambil langkah konkret untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan){kind=link}