GATRABALI.COM, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Badung menyatakan kesiapannya mendukung percepatan transformasi digital nasional melalui implementasi digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos).
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juni 2026.
Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster bersama para bupati dan wali kota se-Bali.
Hadir pula Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, sementara kepala daerah dari wilayah perluasan piloting lainnya mengikuti kegiatan secara virtual bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Forum tersebut membahas perkembangan pelaksanaan digitalisasi bansos di 43 kabupaten/kota yang menjadi lokasi perluasan program. Selain melakukan evaluasi implementasi di daerah, rapat juga mempersiapkan rencana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia untuk meninjau pelaksanaan program sekaligus membahas percepatan transformasi pemerintahan digital.
Bupati Adi Arnawa mengatakan digitalisasi menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Menurutnya, sistem yang terintegrasi akan membuat proses penyaluran bantuan sosial lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.
“Pemkab Badung siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam menyukseskan implementasi digitalisasi bantuan sosial. Melalui sistem yang terintegrasi, diharapkan penyaluran bantuan semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, keikutsertaan Kabupaten Badung dalam program perluasan piloting merupakan bentuk dukungan nyata terhadap agenda reformasi birokrasi berbasis digital yang tengah dijalankan pemerintah pusat.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten menjadi faktor penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin modern, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Melalui sinergitas ini, mudah-mudahan memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Badung,” kata Adi Arnawa.
Pemerintah Kabupaten Badung berharap penerapan digitalisasi bantuan sosial tidak hanya meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta menjadi bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang lebih efisien dan berbasis teknologi.(nov/gb)
