GATRABALI.COM, SURABAYA – Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta mewakili Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa, 4 Agustus 2026.
Forum yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI itu diikuti kepala daerah dari Provinsi Jawa Timur dan Bali.
Rapat koordinasi difokuskan pada upaya memperkuat budaya integritas, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat sistem pengawasan berbasis risiko, serta mendorong pencegahan korupsi melalui penyempurnaan tata kelola pemerintahan daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal Kemendagri beserta jajaran pejabat pratama, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, para deputi KPK RI, Gubernur Jawa Timur beserta kepala daerah di wilayahnya.
Delegasi dari Bali dipimpin Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta bersama sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah, di antaranya Wakil Wali Kota Denpasar, Wakil Bupati Tabanan, Wakil Bupati Gianyar, Bupati Bangli, Bupati Klungkung, Bupati Buleleng, dan Wakil Bupati Jembrana.
Usai mengikuti rakor, Bagus Alit Sucipta menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya memperkuat sistem pemerintahan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap proses pelayanan publik.
“Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencegah korupsi melalui perbaikan sistem, peningkatan pengawasan, serta penguatan budaya integritas di seluruh perangkat daerah,” ujarnya.
Menurutnya, pencegahan korupsi harus dimulai dari penguatan sistem yang mampu meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.
Bagus Alit juga menilai forum tersebut menjadi sarana untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan yang telah diterapkan di masing-masing daerah.
“Forum ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi dan penguatan instrumen pengawasan guna mencegah praktik korupsi secara terpadu di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur dan Bali,” jelas Wabup Badung sembari menambahkan pentingnya sinergi antar daerah dan antar instansi dalam menyamakan langkah strategis pemberantasan korupsi serta memperkuat sistem pengawasan yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah memiliki peran sentral dalam membangun pemerintahan yang efektif, bersih, dan akuntabel. Untuk itu, Kemendagri mendorong penguatan pengendalian internal, manajemen risiko, dan akuntabilitas sebagai langkah pencegahan terhadap praktik korupsi.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui upaya pencegahan yang sistematis. Penguatan integritas, pembenahan tata kelola pemerintahan, dan sistem pengawasan yang efektif menjadi fondasi untuk menutup celah terjadinya penyimpangan.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Kemendagri, KPK, BPKP, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.(nov/gb)
