GATRABALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali mendapat tambahan signifikan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah tahun 2026. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 4.184 unit bantuan untuk masyarakat Bali yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Besarnya alokasi tersebut terungkap saat Menteri PKP Republik Indonesia Maruarar Sirait meninjau langsung salah satu lokasi penerima BSPS di Banjar Oongan, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Senin (10/8/2026).
Dalam kunjungan itu, Maruarar didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K.
Rumah yang didatangi merupakan tempat tinggal Ni Wayan Pageh, 56. Perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung tersebut tercatat sebagai penerima program BSPS dengan bantuan senilai Rp20 juta.
Pageh selama ini memperoleh penghasilan sekitar Rp500 ribu per bulan. Dengan kondisi tersebut, ia tetap menjalankan tanggung jawab sebagai ibu sekaligus kepala keluarga yang membesarkan tiga anaknya, yakni Ni Putu Purniari, I Kadek Dwi Suantara, dan I Komang Nova Ariyasa.
Perbaikan rumah Pageh telah dimulai pada 1 Agustus 2026. Pengerjaannya ditargetkan selesai pada akhir Agustus, tepatnya 31 Agustus 2026.
Sejumlah bagian rumah menjadi sasaran renovasi, antara lain rangka atap, ring balok, penutup atap atau genteng, lantai, pintu, serta jendela. Selain mendapatkan bantuan pemerintah sebesar Rp20 juta, pembangunan rumah tersebut juga memperoleh dukungan swadaya masyarakat senilai Rp4,088 juta.
Di wilayah Kelurahan Tonja, program BSPS juga diarahkan kepada empat calon penerima lainnya. Mereka adalah I Ketut Budiarsa, I Komang Widana, I Wayan Suana, dan I Made Suara.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peningkatan alokasi BSPS untuk Bali pada 2026 terbilang besar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKIM) Provinsi Bali, Nusakti Yasa Wedha, menyampaikan bahwa pada 2025 Bali hanya memperoleh 31 unit.
Sementara tahun ini, total bantuan mencapai 4.184 unit. Sebarannya meliputi 1.113 unit untuk kawasan perdesaan, 2.812 unit di wilayah pesisir, serta 259 unit untuk kawasan perkotaan.
Menteri PKP Maruarar Sirait dalam kesempatan tersebut meminta seluruh pihak memastikan bantuan perumahan dilaksanakan sesuai aturan dan terbuka kepada masyarakat.
“Saya minta program ini berjalan transparan, tidak ada yang main-main. Agar serapan program ini tinggi, saya meminta kepada Bapak Sekda Provinsi Bali untuk mengoordinasikan program ini dengan Dinas PUPR Kabupaten/Kota se-Bali,” tegasnya.
Ia juga meminta jajaran TNI dan Polri ikut mengawal pelaksanaan program agar bantuan pemerintah tersebut berjalan tepat sasaran. Maruarar menyebut program Bedah Rumah menjadi bagian dari program strategis Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
“Kemudian kepada TNI/Polri, kami meminta agar dikawal program strategis Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Jadi kami hadir bergotong royong membangun rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni,” jelasnya.(ism/gb)
 atau Bedah Rumah tahun 2026.){kind=link}