GATRABALI.COM, DENPASAR – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani mengatakan sejumlah risiko yang dapat meningkatkan inflasi perlu mendapatkan perhatian dan langkah strategis, terlebih di tengah situasi konflik geopolitik global.
“Kami mengapresiasi dan mendukung berbagai langkah strategis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Bali, salah satunya melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar sehingga capaian inflasi Provinsi Bali dapat terjaga pada rentang sasaran 2,5±1%,” ujar Achris dalam keterangan tertulisnya.
Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali, Provinsi Bali secara bulanan pada Mei 2026 mengalami inflasi sebesar 0,42% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan April sebesar 0,01% (mtm), dan lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional bulan Mei sebesar 0,28% (mtm).
Inflasi bulanan meningkat terutama didorong oleh kenaikan harga BBM dan elpiji nonsubsidi, serta tekanan harga komoditas global yang turut mempengaruhi dinamika pergerakan inflasi secara bulanan.
Berdasarkan komoditas, secara bulanan inflasi pada Mei 2026 bersumber dari kenaikan harga beras, cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, cabai merah, dan angkutan udara. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga canang sari, tomat, bawang merah, jeruk, dan bawang putih.
Sementara itu, inflasi Provinsi Bali secara tahunan meningkat dari 2,08% (yoy) pada April 2026 menjadi 2,99% (yoy). Meskipun inflasi meningkat, level inflasi masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%.
“Ke depan beberapa risiko yang perlu diperhatikan diantaranya tingginya permintaan barang dan jasa pada periode Galungan-Kuningan dan periode high season wisatawan nusantara (libur sekolah),” ucapnya.
Selanjutnya ketidakpastian cuaca pada peralihan musim hujan ke kemarau disertai potensi El Nino berupa gangguan cuaca dan risiko kekeringan pada beberapa sentra produksi pangan yang mempengaruhi produksi pertanian.
Sementara itu, kata Achris, ketidakpastian global berpotensi pada kenaikan lanjutan harga bensin dan bahan bakar rumah tangga. Per 1 Juni 2026, terdapat kenaikan harga BBM nonsubsidi.
Achris mengungkapkan, dalam memperkuat pengendalian inflasi, Bank Indonesia Provinsi Bali senantiasa bersinergi dan berinovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dengan upaya TPID yang berfokus pada 4K.
“Strategi yang dilakukan diantaranya intensifikasi operasi pasar murah dan pemantauan harga secara berkala, termasuk monitoring dan sidak pasokan LPG bersubsidi,” ucapnya.
Kemudian fasilitasi distribusi pangan serta optimalisasi kerjasama antar daerah oleh Perumda Pangan, serta penguatan koordinasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah kepada masyarakat di kab/kota.
“Dengan langkah-langkah strategis tersebut, inflasi tahun 2026 diprakirakan terjaga dalam sasaran 2,5%±1%,” kata Achris.(ism/gb)
