GATRABALI.COM, MANGUPURA – Pemerintah Kabupaten Badung membuka ruang kolaborasi dengan dunia akademik melalui kunjungan kerja Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.
Rombongan dosen Undip diterima langsung Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Ruang Nayaka I, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Kamis, 16 Juli 2026.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari kegiatan penelitian yang dilakukan Fakultas Hukum Undip untuk menggali berbagai aspek kebijakan daerah sekaligus memberikan perspektif akademis terhadap penguatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Badung.
Ketua rombongan yang juga Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Undip, Kadek Cahaya Susila, menjelaskan penelitian akan difokuskan pada tiga sektor penting, yaitu perpajakan dan keuangan daerah, keterbukaan informasi publik, serta kebijakan pengupahan.
Melalui kajian tersebut, pihak akademisi berharap dapat menghasilkan masukan yang relevan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyambut positif langkah Fakultas Hukum Undip yang menjadikan Badung sebagai objek penelitian. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah dan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis kajian ilmiah.
Ia menyampaikan bahwa Kabupaten Badung memiliki karakteristik ekonomi yang kuat dengan sektor pariwisata sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi tersebut menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga keberlanjutan pariwisata melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.
“Pemerintah Kabupaten Badung terus berkomitmen menjaga sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan sejumlah ruas jalan baru, sehingga wisatawan yang datang merasa aman, nyaman, dan mendapatkan pelayanan yang optimal,” ujarnya.
Selain memperkuat sektor pariwisata, Bupati juga menekankan pentingnya penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Digitalisasi pelayanan dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan kinerja aparatur sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Dalam bidang perpajakan daerah, Pemkab Badung berkomitmen melaksanakan kebijakan sesuai regulasi yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Bupati Adi Arnawa berharap hasil penelitian Fakultas Hukum Undip dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, khususnya dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan publik.
“Kajian dari kalangan akademisi menjadi bagian penting dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Badung,” ungkapnya.
Turut hadir mendampingi Bupati Badung, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Luh Suryaniti, Asisten Administrasi Umum Setda Badung I Wayan Wijana, Kepala Dinas Perikanan I Nyoman Suardana, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika I Ketut Gede Artha, Kepala Bidang Penetapan Ketut Sudarma, serta perwakilan Dinas Pariwisata, BPKAD, dan Bagian Hukum.
Kolaborasi antara Pemkab Badung dan Fakultas Hukum Undip ini diharapkan mampu memperkuat penyusunan kebijakan daerah yang inovatif, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.(nov/gb)
