GATRABALI.COM, BADUNG – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menerima kunjungan resmi Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam rangka pertukaran pengetahuan (knowledge sharing) mengenai kebijakan fiskal dan strategi percepatan pembangunan infrastruktur daerah, bertempat di Ruang Nayaka Gosana, Puspem Badung, Jumat, 5 Desember 2025.
Kunjungan ini difokuskan pada pembelajaran pengelolaan skema pembiayaan pembangunan melalui mekanisme pinjaman daerah yang telah lebih dulu diterapkan Kabupaten Badung.
Dalam diskusi tersebut, Bupati Badung menjelaskan latar belakang pengambilan kebijakan pinjaman daerah sebagai langkah progresif untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan strategis.
Dana pinjaman difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan konektivitas, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan mobilitas masyarakat serta wisatawan.
“Kondisi kemacetan mendorong kami mengambil langkah progresif melalui skema pembiayaan alternatif guna mempercepat penyelesaian persoalan infrastruktur,” ujar Bupati Adi Arnawa.
Kebijakan pinjaman daerah ini dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
Kabupaten Badung memilih skema non-penugasan setelah mendapat persetujuan DPRD, serta membentuk Tim Teknis Pelaksanaan Pinjaman Daerah untuk memastikan mekanisme pengendalian berjalan sesuai regulasi.
Dari sisi fiskal, Kabupaten Badung berada pada kategori sehat dengan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 6,57, menunjukkan kemampuan kas daerah dalam memenuhi kewajiban pinjaman secara berkelanjutan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menekankan pentingnya kunjungan ini untuk mempelajari pengalaman Badung dalam pembiayaan alternatif melalui SMI.
“Kami ingin memastikan seluruh persyaratan dokumen terpenuhi agar penandatanganan bisa dilakukan pada Desember, dan pelaksanaan pembangunan dapat dimulai Januari mendatang. Langkah ini penting karena sejumlah proyek strategis Surabaya akan berlangsung pada 2026–2027,” ujarnya.
Kunjungan ini menegaskan komitmen kedua daerah untuk berbagi praktik baik dalam percepatan pembangunan dan pengelolaan fiskal yang transparan serta akuntabel, sekaligus memperkuat kerja sama antar pemerintah daerah.(ri/gb)
