GATRABALI.COM, JEMBRANA – Dalam upaya memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi, Pemerintah Kabupaten Jembrana menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting, Senin, 21 April 2025.
Rakor yang merupakan bagian dari Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2025 ini dipimpin langsung oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan.
Turut hadir mendampingi, Sekda I Made Budiasa dan sejumlah kepala OPD, di antaranya dari Inspektorat, BPKAD, Dinas PUPRPKP, Disdikpora, serta perwakilan Kejaksaan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kegiatan berlangsung di Executive Room Kantor Bupati Jembrana.
Dalam arahannya, Bupati Kembang Hartawan menekankan pentingnya membangun integritas sebagai fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
“Misi pemberantasan korupsi bukan sesuatu yang mudah dicapai tanpa sinergi dari semua komponen bangsa. Integritas menjadi kunci utama dalam upaya ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, praktik-praktik kecurangan yang muncul selama ini kerap berakar dari lemahnya integritas aparatur negara. Oleh karena itu, ia mendorong adanya perubahan pola pikir dan perilaku demi memperkuat moralitas penyelenggara pemerintahan.
“Namun itu saja belum cukup. Masih ada banyak ruang publik yang rentan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, kami sangat membutuhkan bimbingan dan kerja sama berkelanjutan dengan KPK RI,” imbuhnya.
Bupati Kembang berharap Rakor ini dapat melahirkan solusi konkret, terutama dalam penataan aset daerah serta optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi secara transparan dan akuntabel.
“Kami ingin agar setiap kebijakan fiskal dan pengelolaan aset daerah benar-benar bersih dari indikasi korupsi, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku,” katanya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Jembrana juga berharap bisa memperkuat komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang berintegritas dan mempererat hubungan kelembagaan dengan KPK sebagai mitra strategis dalam pemberantasan korupsi.(gus/gb)
 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia){kind=link}