GATRABALI.COM, BULELENG – Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji kemungkinan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng.
Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan memfokuskan program pada kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Sutjidra usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Buleleng dengan agenda Serah Terima Jabatan dan Penyampaian Pidato Bupati Buleleng Periode 2025-2030 di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Buleleng, Rabu, 5 Maret 2025.
Menurut Sutjidra, kajian ini sedang dibahas bersama Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menentukan skema perampingan yang paling tepat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak semua OPD dapat dirampingkan.
“Rencana ini baru dua hari didiskusikan dengan Pak Sekda. Nanti Pak Sekda yang memberikan skema. Mana yang bisa, mana yang tidak. Kalau satu rumpun misalnya bisa dirampingkan,” jelasnya.
Selain efisiensi anggaran, perampingan OPD juga bertujuan untuk memperkuat fokus pada program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat. Meski demikian, Sutjidra menyatakan bahwa tidak ada target waktu tertentu dalam pelaksanaan perampingan ini.
“Sambil jalan dulu. Yang ada dulu diberdayakan. Perampingan OPD juga memerlukan persetujuan DPRD lalu dibuat perdanya. Setelah dirampingkan baru bisa dievaluasi,” tambahnya.
Terkait pengisian jabatan eselon II yang kosong, Sutjidra menegaskan akan menerapkan sistem meritokrasi dengan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Talenta (Simata) serta mekanisme lelang jabatan.
“Kita lihat dulu latar belakang, prestasi, dedikasinya, loyalitasnya, dan terakhir ini yang sedang viral, yaitu tak tercela. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan pejabat yang betul-betul berintegritas,” ujarnya.
Sutjidra, yang berasal dari Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, juga menambahkan bahwa khusus untuk pengisian jabatan kepala sekolah akan dipercepat. Langkah ini diambil agar tidak menghambat kelancaran administrasi pendidikan, terutama terkait penerbitan ijazah siswa.
“Astungkara, ini juga kita evaluasi karena banyak sekali jabatan kepala sekolah yang belum terisi,” pungkasnya. (adv/gb)
