GATRABALI.COM, BADUNG – Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Pendataan Kesejahteraan Sosial yang diinisiasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Badung.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor Camat Kuta Utara pada Jumat, 31 Januari 2025. Rakor ini dihadiri oleh Camat Kuta Utara Putu Eka Permana, Forkopim Kecamatan Kuta Utara, Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Putu Sri Yuniarti, perwakilan Dinas PUPR, para lurah dan perbekel se-Kuta Utara, Forum BPD, kepala lingkungan, kelian dinas, Forum LPM, para surveyor, serta undangan lainnya.
Dalam arahannya, Wabup Ketut Suiasa menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah hingga ke tingkat desa. Ia menyoroti bahwa saat ini pemerintahan sedang dalam proses peralihan dari tingkat nasional, termasuk kepemimpinan presiden, gubernur, dan bupati terpilih. Oleh karena itu, strategi yang harmonis perlu diterapkan di semua tingkatan pemerintahan.
“Menyikapi perubahan ini, kita harus peka terhadap isu strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Salah satunya adalah program Sad Cita yang menekankan pentingnya kemandirian energi, kemandirian pangan, serta penegakan hukum. Maka dari itu, politik anggaran di daerah hingga desa harus mampu menjabarkan program-program pemerintah pusat. Kemandirian energi di Bali memang sulit diwujudkan, namun kemandirian pangan adalah suatu keharusan yang harus kita prioritaskan. Hal ini sejalan dengan program pemberian makanan bergizi gratis,” ujar Wabup Suiasa.
Lebih lanjut, Wabup juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran, mengingat pemerintah pusat tengah berkomitmen untuk melakukan pembersihan terhadap praktik korupsi.
“Presiden sudah berulang kali menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang bersih. Oleh karena itu, di setiap tingkatan pemerintahan, kita harus berhati-hati dalam menggunakan anggaran dan selalu menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaannya,” tambahnya.
Sementara itu, Camat Kuta Utara Putu Eka Permana menjelaskan bahwa Rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Kuta Utara. Ia menyoroti berbagai permasalahan yang dihadapi di wilayah tersebut, seperti kemacetan, pengelolaan sampah, kesemrawutan kabel WiFi dan PLN, banjir saat musim hujan, serta kesenjangan sosial.
“Kuta Utara merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat ramai dikunjungi, baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu, semua isu yang ada harus mendapatkan perhatian serius. Saya mengajak seluruh pihak, mulai dari kelian dinas, kepala lingkungan, perbekel, serta seluruh stakeholder, untuk berkomitmen dalam menjadikan Kuta Utara—terutama Canggu—sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berkelas dunia,” tutupnya.(gb)
 yang diinisiasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Badung){kind=link}