GATRABALI.COM, DENPASAR – Polemik mengenai data ratusan siswa SMP di Buleleng yang dikabarkan tidak mampu membaca akhirnya diluruskan dalam forum resmi antara Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dan jajaran Pemprov Bali serta Pemkab Buleleng.
Pertemuan berlangsung pada Kamis (22/5/2025) di Kantor Gubernur Bali, membahas langsung isu pendidikan dasar dan menengah di daerah.
Kunjungan BAM DPR RI yang dipimpin oleh Dr. Muhammad Haris ini merupakan bagian dari agenda kerja untuk menggali masukan masyarakat sekaligus memantau langsung implementasi kebijakan pendidikan. Menurut Haris, BAM berkomitmen mendalami informasi secara proporsional agar tidak memunculkan stigma negatif terhadap daerah.
“Kami memperoleh laporan yang menyebut 375 siswa SMP di Buleleng belum bisa membaca, bahkan 155 di antaranya dikatakan tidak dapat membaca sama sekali. Kami ingin mendengar langsung dari pemangku kepentingan di daerah agar informasi ini tidak bias,” kata Haris.
Ia menambahkan bahwa BAM memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti laporan publik sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, termasuk dengan berkoordinasi bersama Kementerian Pendidikan dan pemda terkait.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, yang mewakili Gubernur Bali, menyampaikan bahwa pengelolaan pendidikan SMP menjadi kewenangan kabupaten/kota. Pemprov Bali, kata dia, hadir dalam pertemuan ini guna memastikan koordinasi berjalan efektif.
“Pertemuan ini menjadi momen penting untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Kita ingin setiap informasi yang beredar dipahami secara utuh dan adil,” ujar Dewa Indra.
Sementara itu, Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG., menjelaskan bahwa jumlah siswa yang mengalami kesulitan membaca berjumlah 354, bukan 375 sebagaimana disebut dalam pemberitaan. Ia menekankan bahwa sebagian besar siswa tersebut adalah peserta didik inklusi yang memiliki hambatan kognitif.
“Anak-anak ini bukan siswa reguler yang gagal membaca. Mereka sebagian besar merupakan anak dengan kebutuhan khusus. Jadi narasi yang menyebut anak ‘normal’ tidak bisa membaca adalah tidak tepat,” ungkap Sutjidra.
Dari hasil asesmen bersama Dewan Pendidikan dan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), ditemukan bahwa hanya sekitar 13 hingga 15 persen yang mengalami hambatan berat. Sisanya masih dapat membaca dengan kecepatan rendah atau tidak lancar, dan sebagian besar memiliki IQ di bawah standar normal.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng, I Made Astika, M.Pd., menjelaskan langkah-langkah strategis yang telah dilakukan. Salah satunya adalah program kolaboratif dengan Undiksha, di mana 375 mahasiswa diterjunkan mendampingi 375 siswa dalam program mentoring satu-satu, dengan supervisi dari 60 dosen dan pendampingan psikolog.
“Hasil asesmen 7 Mei 2025 menunjukkan bahwa 48% siswa termasuk dalam kategori disabilitas intelektual, 31,25% di kategori borderline, dan sisanya tersebar pada berbagai tingkatan IQ lainnya,” kata Astika.
Data ini menunjukkan bahwa lebih dari 85% dari siswa tersebut sebenarnya membutuhkan layanan pendidikan khusus, namun saat ini masih belajar di sekolah reguler yang belum sepenuhnya siap dengan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik khusus.
Sebagai respons, Pemkab Buleleng menginisiasi sejumlah solusi, termasuk program pendampingan mahasiswa, distribusi perlengkapan sekolah gratis bagi siswa kurang mampu, serta program pencegahan putus sekolah karena alasan ekonomi.
Menutup pertemuan, Muhammad Haris menyampaikan apresiasi atas upaya klarifikasi yang disampaikan pemerintah daerah. Ia menegaskan komitmen DPR RI melalui BAM untuk memperjuangkan layanan pendidikan inklusi yang layak dan merata bagi seluruh anak bangsa, termasuk penyediaan guru pendamping dan penguatan SLB.
“Kami akan kawal aspirasi daerah ini ke tingkat pusat, demi pendidikan yang lebih adil dan berkeadilan bagi anak-anak berkebutuhan khusus,” tutup Haris.
Turut hadir dalam rombongan BAM, anggota lintas fraksi seperti Satori (NasDem), Tamanuri (NasDem), dan Ellen Esther Palealu (Demokrat), yang turut mendukung agenda peningkatan kualitas pendidikan di daerah.(ism/gb)
