GATRABALI.COM, DNPASAR – Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama, Senin, 21 Oktober 2024.
Dalam sidang tersebut, Fraksi PDI Perjuangan, yang diwakili oleh Ni Made Usmantari, menyampaikan pandangannya mengenai APBD 2025 yang diproyeksikan mencapai total anggaran Rp5,96 triliun. Pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp4,87 triliun dengan defisit sebesar Rp691,11 miliar yang akan ditutup melalui penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
“Fraksi PDI Perjuangan mencermati beberapa poin penting terkait RAPBD ini. Pertama, meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali yang berdampak positif pada pemulihan pariwisata dan ekonomi Bali. Pertumbuhan ekonomi Bali pada semester I tahun 2024 tercatat 5,66%, dan diproyeksikan tumbuh menjadi 5,75% pada 2025, melebihi rata-rata nasional,” terang Usmantari.
Fraksi ini juga mengingatkan pentingnya pencermatan kembali terhadap perkiraan SiLPA yang menjadi sumber pembiayaan dan mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi peran BUMD dan kemitraan dengan sektor swasta.
Sementara itu, Fraksi Golkar yang diwakili oleh Agung Bagus Tri Candra Arka mengekspresikan kekhawatiran terkait defisit yang direncanakan sebesar Rp691 miliar, yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan anggaran. Golkar menegaskan perlunya upaya maksimal dari Pemprov Bali untuk merealisasikan target pendapatan, mengingat beban cicilan utang yang berat dan situasi ekonomi global yang tidak menentu.
“Fraksi Golkar menekankan bahwa pendapatan seharusnya dicatat saat benar-benar diterima, bukan saat baru direncanakan. Hal ini dianggap sebagai penyebab utama defisit yang dihadapi saat ini,” ujar Arka. Mereka juga mempertanyakan Rencana Penyertaan Modal sebesar Rp158 miliar dan pentingnya transparansi dalam pelaksanaannya.
Fraksi Demokrat-NasDem, yang diwakili oleh I Gede Ghumi Asvatham, menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dari tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp1 triliun. Mereka mencatat adanya penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp842,8 miliar dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, yang menunjukkan adanya defisit yang perlu ditutup dengan pinjaman jangka pendek.
“Melihat rencana SILPA yang ada, kami memperkirakan total penerimaan tahun 2024 akan mencapai Rp1,842 triliun. Kami memohon penjelasan dari Pj. Gubernur terkait proyeksi ini,” ujar Asvatham.
Fraksi ini juga menyampaikan keprihatinan terhadap harga BBM yang belum mengalami penurunan, serta meminta pengelolaan yang lebih baik terhadap populasi anjing liar di Bali.
Fraksi Gerindra-PSI yang disampaikan oleh I Kade Darma Susila menyatakan optimisme terhadap target pertumbuhan ekonomi Bali meskipun masih dalam suasana krisis global. Susila mengingatkan pentingnya memanfaatkan peluang investasi untuk mendongkrak perekonomian daerah dan menyerukan Pemprov Bali untuk mengambil langkah dalam menangani isu-isu yang merugikan budaya dan adat Bali, seperti yang terjadi di Finns Beach Club di Canggu.
Dari beragam pandangan ini, terlihat adanya kesamaan dalam perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan anggaran. Dengan demikian, Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali ini menjadi platform penting untuk mendiskusikan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pengelolaan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025, demi kesejahteraan masyarakat Bali. Para anggota dewan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembahasan Raperda ini untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi daerah.(gus/gb)
