GATRABALI.COM, BULELENG – DPRD Kabupaten Buleleng menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2026.
Pertemuan ini menjadi forum untuk memperjelas sejumlah agenda pembangunan strategis yang akan dilaksanakan.
Sekretaris Daerah Buleleng, Drs. Gede Suyasa, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tengah merancang skema pinjaman ke Bank BPD Bali senilai total Rp200 miliar. Dana ini akan dialokasikan secara bertahap selama masa jabatan bupati untuk membiayai pembangunan infrastruktur, termasuk RSUD dan gedung kantor bupati yang telah tercantum dalam RPJMD.
“Jika di tahun pertama kebutuhan hanya Rp50 miliar, maka itu saja yang akan digunakan dan dipertanggungjawabkan,” jelas Suyasa.
Selain pembiayaan infrastruktur, TAPD juga memetakan peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya melalui pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) yang memenuhi standar kesehatan. Menurut Suyasa, potensi peternakan sapi di Buleleng cukup besar, dan fasilitas RPH modern tidak hanya akan melayani kebutuhan lokal, tetapi juga bisa dimanfaatkan daerah sekitar seperti Karangasem dan Jembrana.
“Dari sektor ini, kontribusi retribusi daerah bisa meningkat signifikan,” tambahnya.
Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, menuturkan bahwa meski sempat ada pandangan agar pembiayaan infrastruktur RSUD dilakukan langsung oleh pihak rumah sakit, kondisi keuangan RSUD saat ini belum memungkinkan.
“Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, rencana pinjaman daerah ini kami pandang penting untuk didukung bersama,” tegasnya.(adv/gb)
 untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran){kind=link}