GATRABALI.COM, BULELENG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng menekankan agar pengelolaan anggaran daerah tahun 2026 benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal ini mencuat dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang digelar Senin (22/9/2025).
Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, menegaskan pihaknya mendukung arah kebijakan pembangunan yang dirancang Bupati Buleleng selama selaras dengan RPJMD. Namun, ia mengingatkan bahwa distribusi anggaran perlu lebih merata agar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.
Terkait alokasi dana yang bersumber dari pinjaman daerah, Arya menaruh harapan besar pada manfaatnya untuk pelayanan publik, khususnya rumah sakit baru.
“Disatu sisi kita dapat pendapatan dari hal tersebut, dan selebihnya anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastuktur lainnya,” kata dia.
Lebih lanjut, Arya menyebutkan penggunaan anggaran sebaiknya diprioritaskan pada program yang langsung dirasakan masyarakat, seperti perbaikan gedung sekolah, pembangunan rumah singgah, penataan drainase, peningkatan infrastruktur jalan, dukungan terhadap usaha tani, penyediaan sarana penerangan jalan, hingga pengadaan mobil pemadam kebakaran.
“Kita setuju dengan perencanaan Bupati. Cuma masalah anggaran perlu dikaji, walaupun kecil namun dapat mewakili suara-suara masyarakat yang dari plosok desa, seperti infrastuktur yang lama tidak terselesaikan, dalam hal ini kita saling mengingatkan lah bukan malah sebaliknya, program yang baik kita dukung demikian juga penggunaan program-program yang masih perlu dipelukan kajian ya kita lakukan kajian dulu,” terang dia.
Di sisi lain, persoalan layanan kesehatan disebut sudah mendapat perhatian pemerintah provinsi. Menurut Arya, pada tahun 2027 Gubernur akan memfasilitasi pembangunan layanan kesehatan berkelas pariwisata di kawasan Buleleng Barat dan Kecamatan Tejakula. Dengan demikian, alokasi anggaran daerah tidak akan tumpang tindih. Untuk saat ini, Pemkab masih fokus pada penataan kota sesuai RPJMD Bupati.
Arya menegaskan, pembangunan yang merata diharapkan mampu menciptakan keseimbangan dan mendorong kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor. Karena itu, DPRD Buleleng mendorong agar aspirasi warga yang muncul dalam Musrenbang benar-benar diakomodasi dalam perencanaan anggaran.
Dengan kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif, DPRD optimistis penggunaan APBD 2026 bisa menjawab kebutuhan prioritas masyarakat sekaligus memperkuat pondasi pembangunan Buleleng yang berkelanjutan.(adv/gb)
